oleh

Kepala Puskesmas Dituntut Dua Tahun, ini Kata Kuasa Hukum

SUMEKS.CO, PALEMBANG – Mantan Kepala Puskesmas Ngulak, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Sholihin (43) yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi penyelewengan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun anggaran 2018 terancam pidana penjara selama 2 tahun.

Ancamam pidana itu diketahui saat majelis hakim Tipikor Palembang menggelar sidang, Senin (11/1) dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Muba Reza Faisal SH dihadapan terdakwa yang dihadirkan melalui sidang telekonferensi.

Dalam tuntutannya, JPU mengatakan bahwa terdakwa selaku perangkat pemerintahan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 3 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Menuntut agar majelis hakim sebagaimana perbuatan terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun denda Rp 50 juta subsider 6 bulan kiringan,” tegas Reza.

Selain pidana penjara, di dalam tuntutan JPU mewajibkan terdakwa untuk mengembalikan uang sebanyak Rp238 juta sebagai pengganti kerugian negara yang apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama enam bulan.

Atas tuntutan itu, terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa, Nurmalah SH MH meminta waktu satu minggu kepada majelis hakim guna mendengarkan pembelaan secara tertulis.

Sementara itu, Nurmalah SH MH, kuasa hukum terdakwa dikonfirmasi mengenai tuntutan JPU itu menyatakan bahwa tuntutan itu dinilai sangat berat dan tidak ada rasa keadilan serta tidak mengedepankan azas praduga tak bersalah terhadap terdakwa.

“Langkah hukumnya kita akan menyusun pembelaan yang akan kita sampaikan pada persidangan minggu depan,” singkat Ketua Peradi Kota Palembang ini kepada SUMEKS.CO.

Diketahui di dalam dakwaan, Sholihin diduga melakukan penyalahgunaan wewenang penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kesehatan anggaran 2018.

Dana itu semestinya digunakan untuk pelayanan kesehatan sebesar 70 persen dan sisanya belanja operasional. Namun dalam praktiknya disinyalir adanya korupsi untuk kepentingan sendiri sehingga ada kerugian negara sebesar Rp238,6 juta. (Fdl)

Komentar

Berita Lainnya