oleh

Kepatuhan Layanan Publik di OKI Tinggi

-Sumsel-423 views

PALEMBANG – Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) telah melakukan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di tujuh kabupaten/kota.

Daerah yang masuk zona hijau (nilai kepatuhan tertinggi) adalah OKI dengan 84,14. Enam daerah lain mendapatkan nilai kepatuhan sedang atau zona kuning.

Yakni Muba dengan nilai 75,62; Lahat 67,38; Prabumulih 58,08, dan OKU 53,44. Dua lagi, Pagaralam dan Muara Enim masuk zona merah dengan nilai kepatuhan rendah.

Masing – masing nilainya 48,15 dan 44,17. Untuk Pemprov Sumsel, Lubuklinggau dan Palembang sudah dilakukan penilaian pada tahun lalu. Hasilnya, masuk zona hijau.

“Kami lakukan survei penilaian kepatuhan ini Mei hingga Juni 2018,” kata Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, M Adrian Agustiansyah.

Lewat penilaian ini, pihaknya ingin memastikan pelayanan publik di instansi pemerintah lebih apik, efisien dan transparan.

Dengan begitu, tidak ada lagi masyarakat sebagai pengguna layanan yang mengalami atau merasakan kesulitan mendapat pelayanan publik.

Baik informasi tentang biaya dan jangka waktu penyelesaian pelayanan, kerumitan prosedur, serta tidak adanya pelayanan untuk penyandang disabilitas.

“Tujuan dari penilaian ini adalah perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik serta mencegah maladministrasi,” tandasnya.

Rendahnya kepatuhan terhadap implementasi standar pelayanan publik dapat berakibat banyak.

Mulai dari ketidakjelasan prosedur, pungli, korupsi hingga kesewenang-wenang dalam pelayanan terhadap masyarakat.

Ada 13 urusan yang pelayanan publiknya jadi kewenangan pemerintah daerah.

“Penilaian dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pemerintah daerah dan instansi yang jadi objek penilaian,” tutur Adrian.

Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai SH LLM PhD mengapresiasi gubernur dan wakil gubernur serta bupati/walikota se- Sumsel yang terus memperbaiki pelayanan publik di Sumsel.

“Negara dengan pelayanan publiknya baik, dapat dipastikan tingkat korupsinya rendah. Semoga daerah kita bisa menjadi lebih baik,” tukasnya.

Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya menuturkan, Pemprov Sumsel bersama semua Bupati/Walikota telah menandatangani kesepakatan.

Selain meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, juga mengurangi angka kemiskinan yang saat ini sekitar 12, 8 persen.

“Kami sampaikan demikian karena menurut Undang-Undang, tugas kepala daerah itu adalah mensejahterakan rakyatnya,” tambah dia.

Mawardi mengimbau kabupaten/kota yang masih mendapat masuk zona kuning dan merah untuk berbenah. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di segala bidang.

“Saya juga mengapresiasi daerah yang mendapat nilai kepatuhan tinggi (zona hijau). Semoga bisa terus dipertahankan dan pelayanan publik yang prima bisa ditingkatkan,” pungkasnya. (yun)

Komentar

Berita Lainnya