oleh

Keputusan Gubernur Melantik Komisioner KIP Digugat : Biar Pengadilan yang Membuktikan

Sumeks.co – Keputusan Gubernur Sumsel Herman Deru yang telah melantik lima komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Sumsel digugat. Adalah Herlambang, Mantan Ketua KIP periode sebelumnya, yang mengajukan gugatan ke PTUN Palembang, Selasa (9/6) lalu.

Dalam gugatannya, Herlambang menilai SK Gubernur Herman Deru bernomor 239/KPTS/Diskominfor/2020 tentang keanggotaan Komisi Informasi Sumsel periode 2020-2024,  telah melanggar ketentuan yang berlaku.

Ada dua komisioner saat ini yaitu Joemartin Chandra dan M Fathony yang merupakan caleg pada Pemilu 2019 lalu. Menurut Herlambang, terpilihnya dua orang ini bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Publik.

Berdasarkan gugatan tersebut, permasalahan juga terjadi saat proses seleksi dimana salah satu anggota tim seleksi, H Amiruddin Nachrawi merupakan anggota salah satu parpol. Sehingga tidak sesuai dengan amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dalam Pasal 30, 31, dan 32, yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Perki No.4/2016.

Selain tiga orang tersebut, Herlambang juga menggugat Ketua KIP Sumsel saat ini, A Kori Kunci yang dianggap terpilih lantaran sebagai orang dekat Gubernur. Sebab di massa Herman Deru menjadi Bupati OKU Timur, Kori menjabat sebagai Asisten I.

Menanggapi hal ini, Joemartine Chandra menganggap apa yang dilakukan oleh Herlambang merupakan hak seorang warga Negara. Seluruh gugatan tersebut akan bisa dibuktikan melalui putusan pengadilan. Sebab Joe –sapaan akrabnya mengatakan jika semua persyaratan telah diperiksa oleh tim seleksi sebelum kemudian ia bersama empat orang lain dilantik oleh Gubernur sebagai Komisioner KIP.

“Saya tidak pernah lagi berpartai sejak tahun 2014. Jikapun benar, didalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi dalam Pasal 9, tidak diatur terkait dengan persyaratan calon peserta tidak berpartai,”jelasnya.

Senada, M Fathony yang dikonfirmasi menilai pelantikan yang dilakukan oleh Gubernur sudah memenuhi semua persyaratan karena telah disahkan oleh tim seleksi. “Kalau memang menyalahi tentu sudah sejak awal (tidak dilanjutkan). Juga akan (mendapat) keberatan dalam setiap tahapan seleksi yang kami lalui,”katanya.

Oleh sebab itu, Fathony menganggap apa yang dilakukan oleh Herlambang merupakan dinamika dalam berdemokrasi. “Biar nanti pengadilan yang membuktikan,”ungkapnya. (aja/ril)

Komentar

Berita Lainnya