oleh

Ketua Gerindra Prabumulih Bakal Laporkan Oknum Partai ke Polda?

Terkait Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan

PRABUMULIH – Kabar tak sedap datang dari kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kota Prabumulih. Selama ini, DPC Gerindra disebut-sebut diketuai oleh Aryono, yang merupakan anggota DPRD Prabumulih.

Hanya saja, belakangan mulai mencuat dugaan Kepengurusan Aryono belum mendapatkan “restu” ketua Gerindra Pusat. Tak hanya itu, sekretaris Tri Hidayat dan Bendahara Mardianto juga diduga belum memiliki Surat Keputusan (SK) resmi dari Ketua Umum Gerindra Pusat yakni Prabowo Subianto.

Hal itu diungkap Amsi Kurniawan yang merupakan Ketua sah DPC Gerindra Prabumulih dan diakui oleh Aryono yang belum memiliki SK.

Tak hanya itu, Amsi juga mengaku akan melaporkan kepengurusan Gerindra Prabumulih ke Polda Sumsel karena diduga melakukan pemalsuan tandatangan dan pencemaran nama baik dirinya.

“Saya masih ketua sah DPC Gerindra kota Prabumulih dan ada SK-nya,” ujar Amsi, Senin (20/1/2020). Kendati demikian, selama ini baik di spanduk, berita, ucapan dan lainnya ketua sudah berubah. “Selama ini saya hanya diam dan berusaha meredamnya sendiri,” sesalnya.

Masih kata Amsi, kepengurusan Gerindra saat ini terkesan semena-mena dan tidak ada kebersamaan antar pengurus. Tak hanya itu, seluruh pengurus lama juga telah dilakukan pencopotan sehingga membuat dia tidak tahan dan akan membongkar seluruh masalah di partai berlambang garuda itu.

“Saya sudah berkoordinasi dengan internal partai baik di tingkat DPD maupun pusat dan seluruhnya mendukung, apalagi mereka tau kepengurusan partai Gerindra di pusat masih sah nama saya,” jelasnya.

Untuk itu dia pun mengaku akan menempuh jalur hukum yakni melapor ke Polda Sumsel terkait masalah itu dan melapor juga ke mahkamah partai. “Data-data terkait pemalsuan dokumen dan pencemaran nama baik mulai dari KPU, berita, ucapan, maupun di intern partai telah dikumpulkan,” terangnya.

Dilanjutkan mantan Ketua DPD KNPI Prabumulih itu, bahkan sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai saat ini dia mengaku tak pernah lagi menandatangani kegiatan atau surat menyurat di DPC Gerindra kota Prabumulih.

“Dengan demikian maka seluruh kegiatan partai yang berhubungan dengan tanda tangan ketua baik dari tahapan DCT, penetapan caleg terpilih, pembentukan fraksi dan lainnya Amsi sebagai ketua tidak pernah dilibatkan maupun dihubungi,” sesalnya seraya mengaku padahal selama ini handphone-nya selalu aktif namun tak pernah dihubungi.

“Saya sudah cek di KPU seluruh tandatangan saya dipalsukan jadi secara otomatis keputusan selama ini tidak sah, padahal saya masih Ketua sah diakui pusat kenapa tidak menghubungi saya,” bebernya.

Lebih lanjut Amsi menuturkan, untuk mekanisme pergantian ketua dan pengurus di partai Gerindra tidak sama seperti di partai lain dan mudah karena harus melalui beberapa tahapan.

“Di Gerindra memang tanpa Musda, tapi prosesnya tidak mudah untuk gonta-ganti ketua ada mekanisme yang harus dilalui dan butuh waktu lama. Selain itu SK kepengurusan langsung diperiksa dan ditandatangani oleh ketua umum Bapak Prabowo Subianto, kami ada tali komando bukan asal ada mosi tak percaya lalu di ganti,” bebernya.

Disinggung jika sejak awal pencalonan DPRD Prabumulih semua dokumen diduga dipalsukan maka bagaimana nasib tiga dewan terpilih, Amsi belum bisa memastikan dan dia hanya akan melakukan tahapan terlebih dahulu.

Sementara itu, Aryono saat dikonfirmasi di gedung DPRD Prabumulih mengatakan, masalah Amsi dari DPD terhitung mulai Juli 2018 tak bisa dihubungi lagi sehingga kepengurusan DPD Gerindra diambilalih oleh koordinator wilayah Partai Gerindra Sumsel dan diketuai Asgianto.

“Jadi mulai dari tanda tangan dan segala sesuatunya itu, korwil yang tanda tangan disini. Kalau masalah status Amsi itu diberhentikan tidak hormat, untuk ketua sekarang alhamdulillah ditunjuk kemarin itu kita tapi berkas masih di ketum DPP Gerindra pak Prabowo,” ungkapnya.

Aryono membantah keras berkas-berkas selama ini dipalsukan dan menganggap pernyataan dari Amsi tersebut sah-sah saja. “Berkas-berkas dipalsukan itu tidak, biasa saja klarifikasi macam itu. Jadi dia itu tidak pernah hadir di sini mulai dari Juli 2018 itu,” tukasnya seraya mengaku SK pengantar dari DPD terkait kepengurusan baru telah disampaikan ke DPP dan tinggal menunggu tanda tangan ketua umum Gerindra. (chy)

 

Komentar

Berita Lainnya