oleh

Ketua PWI Sumsel: Insan Pers Patut Berterima Kasih Pada BJ Habibie

PALEMBANG – Ngobrol Pintar (Ngopi) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumsel masih rutin dilaksanakan. Namun tema yang diangkat pada diskusi ringan kali ini mengangkat tema mengenang jasa bapak bangsa almarhum Pak BJ Habibie dan warisan kemerdekaan pers, dengan pembicara wartawan senior H Anwar Rasuan dan H Muslimin, Direktur Sumatera Ekspres dipandu Ketua PWI Sumsel Firdaus Komar. Hadir juga pengurus dan anggota PWI Sumsel serta wartawan di rumah besar PWI Sumsel, Selasa siang (17/9).

Firdaus Komar mengatakan, dengan hadirnya UUD Pers No. 40 Tahun 1999, insan pers patut berterima kasih dan bersyukur atas jasa Habibie. “Itu hanya secuil dari warisan Habibie meski dia tidak mengenal kita namun kita harus berterima kasih. Beberapa hari yg lalu dari PWI pusat memberikan gelar tokoh kemerdekaan pers, ” ucap Firdaus.

Lebih lanjut Firdaus menambahkan Pers yang lahir setelah era reformasi mungkin tidak ada lagi ancaman seperti pada zaman orde Baru.

Hal yang sama juga diungkap oleh Anwar Rasuan wartawan senior mengatakan sebelum UU No 40 pernah mengalami keterbatasan pers. Bahkan setiap hari mendapatkan pengawas dari kodam, polda, dan Humas Pemprov. Kehidupan pers saat itu sangat tidak bebas.

“Alhamdulillah dengan adanya UU Pers No 40 yang diletakkan oleh Habibie mulai ada kebebasan,” Kata Anwar.

Namun pandangan sama dilontarkan Firwanto wartawan milenial. Menurutnya zaman sekarang tidak banyak tekanan. “Saya memulai wartawan di media online jadi tidak banyak tekanan untuk penulisan berita asal memenuhi syarat 5 W plus 1,” kata Firwanto.

Evi salah satu wartawan juga menambahkan kebebasan pers sudah dirasakan seperti penulisan berita sudah tidak ada lagi ancaman.

“Meski sudah bebas namun ada harapan untuk media-media Pers yang masih kecil dan kurang terkenal bisa hidup dan sejahtera, ” kata Evi.

Sedangkan H Muslimin memberikan pandangan lain. Menurutnya pertama harus sepakat pintu kekebabasan Pers adalah UU Nomor 40 tahun 1999. Kedua apakah kemerdekaan pers 100 persen setelah UU 40.

Kebebasan pers lanjut Muslimin kebebasan hanya setahun pada zaman Habibie karena tidak perlu izin pendirian media pers, tidak ada ancaman kepada pers.

Namun setelah itu era Habibie banyak ancaman kepada media pers baik perusahaan maupun individu. Seperti penyerbuan ke kantor Radar Bogor, kasus kematian wartawan di Banjarmasin, dan lain sebagainya.

Selain itu, lanjut Muslimin, saat ini ada rencana pemerintah untuk merevisi UU KPK. Jika itu terjadi maka suatu saat nanti UU Nomor 40 juga akan direvisi.

Banyak contoh kasus ketidakbebasan pers seperti iklan Caleg dibatasi oleh KPU dan pembatasan anggaran oleh Menkeu yang berimbas kepada belanja iklan pada pemerintah daerah berkurang.

“Apakah itu ancaman kebebasan pers? Tentu ya secara tidak langsung mengacam kebebasan pers. Kebebasan pers di Indonesia yang setahun pada zaman Habibie.

“Indeks peringkat dunia kebebasan pers Indonesia menurut Reporters Without Border (RWB) cenderung menurun setelah era BJ Habibie,” ungkap Muslimin.

Maspriel Aries wartawan senior menambahkan kemerdekaan pers tidak sepenuhnya bebas. Dalam bentuk sekarang tidak ada kebebasan untuk wartawan dengan adanya wartawan copy paste sehingga tidak ada lagi kemerdekaan bagi wartawan untuk berkreatifitas.

“Saya mengusulkan untuk membuat hari kemerdekaan pers kalau bisa saat Hari Pers Nasional sudah digulirkan dan membuat buku sejarah Pers di Sumsel karena saat ini Sumsel belum ada sedangkan daerah lain sudah punya, ” harapnya. (nan)

Komentar

Berita Lainnya