oleh

Koalisi Sumsel-Jambi Nilai Ada yang Janggal dengan Permen Kemen LHK

SUMEKS.CO – Koalisi Anti Perusakan Hutan dari dua provinsi Sumatera Selatan-Jambi, Selasa (15/10/2019) menggelar aksi di halaman kantor Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) di Jakarta.

Dalam aksi itu, Ali Goik selaku koordinator koalisi mempertanyakan keluarnya peraturan menteri (Permen) LHK Nomor P.7 yang diterbitkan untuk mengganti Permen LHK Nomor P. 27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018.

“Pergantuan Permen ini mencurigakan karena Permen LHK nomor P.27 baru diterbitkan pada 13 Juli 2018, atau baru berlaku delapan bulan,” ungkapnya.

Menurut Ali, penerbitan Permen LHK itu janggal, karena belum setahun berlaku tapi tiba-tiba diganti.

“Kami curiga kehadiran Permen yang baru adalah untuk mengakomodasi PT MBJ agar bisa membangun jalan khusus angkutan batubara melewati Hutan Harapan,” tuduh Ali Goik yang juga Direktur Yayasan Depati ini.

Kecurigaan koalisi LSM dua propinsi itu cukup beralasan. karena Permen LHK yang lama, bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak diberikan pada kawasan hutan produksi yang dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE).

Juga dalam Hutan Alam atau pencadangan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan desa. “Ketentuan itu tertera pada Pasal 12 Ayat (1) huruf a,” ungkapnya. Dan Hutan Harapan yang dikelola oleh PT Restorasi Ekosistem Indonesia (Reki) tersebut berdasarkan IUPHHK-RE yang diterbitkan KLHK.

“Uniknya, pada Permen LHK yang baru, sebetulnya tidak ada yang diubah, tapi ada penambahkan pada Pasal 12 Ayat 1 huruf c, yang sebelumnya tidak ada,” jelasnya lagi.

Bunyi Pasal ayat 1 huruf c malah menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ‘dikecualikan’ terhadap permohonan untuk kegiatan jalan angkut produksi pertambangan, menujukkan adanya dugaan KLHK berpihak pada PT MBJ.

Intinya, koalisi beranggotan 36 LSM dan mahasiswa pecinta alam Palembang (Mapala) menduga Permen yang mulai berlaku pada 24 April 2019 itu diterbitkan untuk memudahkan PT Marga Bara Jaya (MBJ).

“Ya, diduga untuk mempermudah mendapatan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tujuannya, untuk membangun jalan khusus angkutan batu bara melewati kawasan Hutan Harapan. Diketahui Hutan Harapan adalah hutan tropis dataran rendah yang tersisa di
Sumatera,” paparnya.

Sementara Abdul Haris juga menyoroti pada frasa, ‘dikecualikan’ terhadap permohonan untuk kegiatan jalan angkut
produksi pertambangan’.

“Kalimat ini yang kami curigai. KLHK dengan sengaja mengubah Permen yang lama dengan Permen yang baru, agar PT MBJ bisa membangun jalan khusus angkutan batubara dalam kawasan Hutan Harapan, tanpa menabrak aturan yang sudah ada,” tegas Ketua SBC ini.

Ironisnya, kawasan yang akan dilewati jalan khusus angkutan batubara itu merupakan hutan dataran rendah yang masih tersisa di perbatasan Sumatera Selatan dan Jambi.

Koalisi 36 LSM di Sumatera Selatan dan Jambi menduga kejanggalan sudah tercium saat pembahasan Dokumen Analisa Dampak Lingkungan (Andal) Rencana Kegiatan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT MBJ.

“Rapat yang digelar komisi Penilai Amdal Pusat, berlangsung tiga kali di Kantor KLHK Jakarta pada 20 Februari 2019, kemudian Palembang, 27 Maret 2019 dan di kantor KLHK Jakarta pada 1 Juli 2019,” ungkapnya.

Diketahui, pada dua kali rapat awal, sebagian besar peserta menolak rencana pembangunan jalan khusus angkutan batubara melewati kawasan Hutan Harapan.

Penolakan itu terkait dengan Permen LHK Nomor P. 27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018, sehingga tidak memungkinkan PT MBJ mendapatkan izin membangun jalan di kawasan yang sudah dibebani IUPHHK-RE. Namun menjelang rapat ketiga, tiba-tiba KLHK menerbitkan Permen Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019.

“Pihak kementerian sudah terang-terangan memihak PT MBJ. Permen LHK yang semula melarang pemberian IPPKH di kawasan yang sudah dibebani izin, dengan mudah bisa diubah, demi memuluskan langkah PT MBJ,” terang Ali Goik.

Melalui dokumen yang sudah direvisi, PT MBJ mengusulkan dua trase jalan khusus angkutan  batubara, yakni di dalam kawasan Hutan Harapan, dan diluar kawasan Hutan Harapan.

Saat rapat Komisi Penilai Amdal Pusat, 1 Juli 2019, sebagian besar peserta tetap keberatan jika Jalan dimaksud melewati Hutan Harapan.

Meski demikian, dalam berita acara, tidak ada  ketegasan menyangkut trase jalan yang akan dilewati PT MBJ.

Yang menarik, meski belum ada keputusan terkait trase jalan khusus angkutan batubara yang akan dilewati PT MBJ, dikabarkan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) KLHK sudah memberikan rekomendasi.

Isinya menyetujui trase jalan yang akan dilewati PT MBJ, yakni melewati kawasan Hutan Harapan. PT MBJ saat ini tengah menunggu persertujuan
Menteri LHK.

“Kemungkinan besar PT MBJ akan mendapat izin pinjam pakai kawasan hutan, karena tidak ada peraturan yang dilanggar,” kata sumber di KLHK, yang dikutip Koalisi Anti Perusakan Hutan.

Jika KLHK menerbitkan IPPKH kepada PT MBJ, dan Hutan Harapan akan dilewati jalan khusus  angkutan batubara dikhawatir kawasan hutan tropis dataran rendah tersisa di Sumatera  terancam akan habis, mengingat akses masuk ke dalam kawasan makin terbuka.

Dalam keterangan persnya, Koalisi LSM dari dua propinsi ini meminta PT MBJ tidak perlu membangun jalan baru, karena dampak yang akan ditimbulkan.

Sebab, jalan yang ada dan sudah digunakan selama ini untuk mengangkut batubara, dari lokasi tambang menuju stocpile, masih layak digunakan. Jalan yang disebut warga sebagai jalan Conoco Philip ini, sudah lama dimanfaatkan perusahaan tambang batubara.

Selain itu, menurut Ali Goik, masih ada jalan alternatif lain, yakni melewati jalan yang selama ini dimanfaatkan dan berada dalam kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT Sejahtera Bahagia Bersama (SBB).

Namun, dikabarkan, PT SBB keberatan jika jalan yang berada di lahan  konsesi mereka dimanfaatkan untuk dilewati angkutan batubara.

Menurut Ali Goik, baik PT MBJ maupun KLHK, tidak berani memanfaatkan jalan yang berada di kawasan HTI milik PT SBB. Padahal, jalan HTI ini jauh lebih aman dan tidak menimbulkan dampak berarti jika dilewati oleh angkutan tambang.

“Kalau membuat jalan baru dan melewati hutan tropis dataran rendah tersisa di Sumatera, kami dengan tegas menolak,” ujarnya. (ril/ht)

Komentar

Berita Lainnya