oleh

Komisi Tiga: Pasar Ikan Modern Tak Layak di Pusat Kota

SUMEKS.CO – Bertempat di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kota Palembang Jl. GHA Bastari, Jakabaring segenap instansi terkait menghadiri rapat kerja lanjutan terkait Pembangunan dan Perizinan Pasar Ikan Modern (PIM). Rapat dipimpin langsung ketua komisi III DPRD Kota Palembang H. Firmansyah Hadi.

Rapat terbuka dihadiri Asisten I Kota Palembang Faisal AR, Kasi Bapeda Kota, PLH Dinas Perikanan Kota Palembang, Dinas Perhubunga Kota Palembang dan pihak kontraktor proyek PIM PT. Karya Tama Saviera dan awak media.

Rapat membahas kelanjutan proses pembangunan Pasar Ikan Modern yang berlokasi di wilayah Ilir Timur III Palembang.  Firmansyah mengatakan, pihaknya membahas persoalan pembangunan ini berdasarkan keluhan dan pengaduan masyarakat.

“Untuk itu kita memanggil pihak terkait untuk mengetahui, bagaimana sebetulnya proses pembangunan pasar ikan modern, yang seharusnnya sudah tuntas 30 Desember 2019,” ungkapnya.

Sebagai wakil rakyat pihaknya merasa tidak salah kalau ingin mengetahui lebih dalam, bagaimana perkembangan proyek PIM ini. “Keterlambatan pembangunan ini jelas akan berdampak kedepannya bagi masyarakat, walapun memang ini adalah proyek Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bersumber dari APBN,” jelas Firman
lagi.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III Misobah H.M Sahil. Menurutnya, memang tidak ada keharusan dari pihak pemerintah kota Palembang ataupun kontraktor untuk melibatkan Komisi III dalam proses pembangunan.

“Tapi setidaknya kita bisa diajak sharing bagaimana persoalan dalam memilih tempat lokasi yang sekarang  menurut kami kurang layak,” tegasnya.

Akibatnya, masyarakat di sekitar lokasi pembangunan pasar ada yang mengadukan persoalan mereka kepada wakil rakyat. “Saya dan pak Firmansyah sudah dua periode di DPRD kota Palembang ini, dari awal proyek sepengetahuan saya, komisi III tidak pernah dimintai pendapat,” ungkap politisi PDIP ini.

Anggota komisi III lainnya,  Dauli, ST, Chairudin Pelita, Ruspanda Karibullah, ST, dan Zen Syukri juga menyatakan hal senada.

Mereka menilai proses pemilihan lokasi proyek pasar ikan modern itu terkesan tidak berdasarkan kajian yang matang.”Kami sudah bertanya ke Bapeda, tapi jawabannya belum memuaskan, kepala dinas yang sedianya hadir hanya diwakilkan Kurniawan, Kasi Perumahan dan Pemukiman,” sesal Dauli, ST.

Dia menyadari proyek Kementrian Kelautan dan Perikanan ini bersumber dari APBN, namun menurutnya tidak layak jika wakil rakyat hanya jadi penonton saja.

“Pada dasarnya kami selaku wakil rakyat men-support pembangunan ini, tapi kami juga wajib meninjau bagaiamana dampak proyek itu kedepan?,” cetusnya.

Apalagi, lanjut Dauli, lokasi bisnis perdagangan ikan basah di pusat kota dianggap tidak layak atau kurang pas. “Akses jalannya sering macet, dan infonya bersebelahan dengan kantor camat yang identik untuk pengurusan administrasi masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Sastra Suganda, direktur kontraktor PT. Karya Tama Saviera mengakui proyek pasar ikan yang mereka bangun molor dari jadwal. “Harusnya sudah rampung 30 Desember 2019, namun dikarenakan terhalang pembebasan lahan jadi tertunda selama 47 hari,” ungkapnya.

Hasil rapat pihaknya dengan tim Kementrian Perikanan dan Kelautan (KKP), lanjut Sastra Suganda, pihaknya mendapatkan tambahan waktu sampai 90 hari.

“Tapi kita optimis 30 Januari nanti pembangunan selesai karena sekarang sudah rampung 95 persen. Hanya tinggal finishing saja, seperi pengecoran jalan keliling, setting alat sanitasi, closet, instalasi ipal, dan pemasangan pintu jendela,” akunya.

Menurutnya, proses pembangunan pasar sudah berjalan sesuai prosedur dan pihaknya berupaya membuat pasar yang nyaman, sesuai petunjuk pemerintah kota Palembang,” yakinnya. (nur)

Komentar

Berita Lainnya