oleh

Komnas HAM Minta Presiden Awasi Kinerja Tim Gabungan Kasus Novel

-Hukum-820 views

Komisioner Komnas HAM M. Choirul Anam menuturkan bahwa rekomendasi Komnas HAM untuk membentuk tim gabungan penyidikan kasus Novel Baswedan merupakan upaya menuntaskan tantangan dalam kasus tersebut.

Yakni, menjawab kebutuhan publik dalam menyelesaikan kasus Novel.

”Untuk memenuhi itu pemilihan anggotanya harus akuntabel. Tapi, Komnas HAM tidak bisa masuk ke pemilihan anggota tim,” tuturnya.

Untuk melengkapi langkah menuntaskan kasus yang telah 600 hari tak selesai itu, Komnas HAM juga merekomendasikan agar Presiden Jokowi mengawasi kinerja tim gabungan tersebut.

”Nah, ini yang kita semua belum tau, bagaimana cara presiden mengawasinya,” tuturnya. Di sisi lain, sebenarnya langkah Polri ini bisa terbilang lebih maju dibanding langkah KPK.

Menurutnya, hingga saat ini KPK belum memandang kasus Novel ini sebagai obstruction of justice (OJ). Bahkan, ada pejabat KPK yang menyebut penentuan unsur OJ dalam kasus Novel tidak bisa sembarangan.

”Masalahnya, penentuan unsur OJ itu memenuhi atau tidak itu saat dilakukan penyelidikan dan penyidikan,” tegasnya.

Lalu, pertanyaan yang muncul KPK apakah telah bergerak melakukan penyelidikan dan penyidikan.

”Selama ini belum ada didengar gerakan apapun. Yang artinya masih dipandang sebagai pidana umum. Padahal, yang coba diserang itu kinerja Novel memberantas korupsi,” tegasnya.

Seharusnya, langkah Polri ini memicu KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus Novel sebagai OJ.

Tapi, tentunya semua akan melihat apakah KPK ini ingin bersaing dalam kebaikan atau tidak.

”Serangan atas kinerja pemberantasan korupsi juga terjadi kepada pimpinan KPK lho,” jelasnya.

Apa pentingnya menerapkan OJ? Dia menjelaskan bahwa dengan menerapkan OJ, maka perlu untuk mengungkap tim penyerangan di lapangan hingga aktor intelektualnya.

”Akan terhubung dengan kasus korupsi yang mana penyerangan ini, itu poin pentingnya,” tegasnya. (idr/air/ce2)

Komentar

Berita Lainnya