oleh

Kontraktor Gedung Baru OJK Palembang Tegaskan Kantongi Izin Amdal

SUMEKS.CO, PALEMBANG,- Pihak kontraktor KSO PT Adhikarya-Hutama Karya, angkat bicara mengenai dugaan tidak adanya izin Amdal, Amdalalin serta IMB terkait pembangunan gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7.

”Tidak benar itu. Untuk izin Amdal, Amdalalin serta IMB diserahkan kepada pihak Sucofindo,” kata Pimpinan KSO PT Adikarya-Hutama Karya Rudy Darmawan melalui kuasa hukum Muhammad Fikri SH, Minggu (24/10).

Berdasarkan laporan dalam proses perizinan ke pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Kota Palembang.

“Pihak KSO ini adalah selaku pemenang tender proyek saja dan pelaksana pembangunan gedung baru OJK. Sementara untuk perizinan diserahkan pada Succofindo, jadi salah kaprah jika pada jika kemarin ada demo terkait izin lingkungan ditujukan pada pihak KSO PT Adhikarya-Hutama Karya,” ungkap Fikri.

Ia juga menjelaskan, ketika audiensi dengan Walikota beberapa waktu lalu terkait proses perizininan tersebut, mereka mendapatkan support. Karena, proyek pembangunan tersebut membantu percepatan, pemulihan ekonomi kota ini.

Proses perizinan proyek gedung OJK delapan lantai itu sedang berjalan, tidak serta merta langsung jadi. Ada tahapan dan beberapa revisi kepada pihak DLHK.

Mengenai dugaan, ada pihak yang tidak menginginkan proyek pembangunan gedung OJK yang berjalan, dia tidak menampik.

“Pada intinya, kami taat aturan yang telah diatur oleh Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Hidup,” sebutnya.

Ia berharap, terhadap proses perizinan-perizinan tersebut dapat segera dikeluarkan oleh DLHK. Agar tidak menjadi celah dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga menghambat proses pembangunan, yang ingin mencari keuntungan secara pribadi berkedok memperjuangkan lingkungan.

“Itu dikarenakan tugas OJK di kota Palembang ini sangat di perlukan guna melakukan pengawasan-pengawasan baik disektor finance maupun sektor perbankan,” tandasnya.

Sebelumnya, Jumat (22/10) kemarin puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Penyelamat Lingkungan Kota Palembang, mengelar aksi unjuk rasa ke Kantor Walikota Palembang. Aksi itu menyebutkan jika pembangunan Kantor baru OJK  diduga tidak memiliki AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) dan persetujuan lingkungan hidup. (Fdl)

Komentar

Berita Lainnya