oleh

KPK Bidik Calon Kada Terindikasi Korupsi

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menindak calon kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.

Menurut pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri, sepanjang perbuatan kandidat kepala daerah memenuhi unsur pidana korupsi maka lembaga antirasuah itu tetap akan memprosesnya.

“KPK saat ini tidak akan menunda proses hukum terhadap perkara siapa pun termasuk yang diduga melibatkan para calon kepala daerah,” kata Fikri melalui layanan pesan, Senin (7/9).

Fikri menegaskan bahwa KPK sangat profesional dan objektif ketika melakukan proses hukum. Oleh karena itu, proses hukum di KPK tidak akan terpengaruh proses politik di Pilkada Serentak 2020.

“Proses hukum di KPK sangat ketat, syarat dan prosedur penetapan tersangka, penahanan dan seterusnya melalui proses yang terukur berdasarkan kecukupan alat bukti dan hukum acara yang berlaku,” jelas Fikri. Namun, KPK juga mengingatkan masyarakat pemilih bersikap selektif dalam mendukung calon kepala daerah.

“Beberapa program pencegahan terkait pilkada sudah disiapkan KPK antara lain pembekalan untuk calon kepala daerah, penyelenggara dan edukasi untuk pemilih,” jelas Fikri.(tan/jpnn)

Komentar

Berita Lainnya