oleh

KPK Dorong Penyesuaian Dana Bantuan Parpol

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong adanya penyesuaian dana bantuan pemerintah kepada partai politik (parpol). Hal ini dilakukan lantaran biaya yang dikeluarkan parpol untuk menjalankan kegiatan politik masih terbilang cukup besar.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan. Pihaknya akan bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk mengkaji besaran ideal dana bantuan parpol. Saat ini, dana parpol masih berkisar Rp1.000 per perolehan suara pada pemilu. Naik sekitar 10 kali lipat dari angka sebelumnya yang hanya mencapai Rp108 per suara.

Kenaikan tersebut mengacu pada PKPK Dorong Penyesuaian Dana Bantuan Parpol – Fajar Indonesia Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 . Tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. PP tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada 4 Januari 2018 lalu. Kemudian diundang-undangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 5 Januari 2018.

Meski telah mengalami kenaikan, dikatakan Saut, jumlah tersebut jauh dari kata cukup. “Parpol ini kan masa depan negara. Soal partai mana yang nantinya yang menjadi mayoritas secara permanen. Itu persaingan antar parpol,” kata Saut Situmorang, Minggu (10/3).

Untuk menelusuri besaran ideal dana bantuan pemerintah. KPK mengundang seluruh bendahara parpol guna melakukan pemetaan kebutuhan masing-masing parpol. Rencananya pertemuan akan dihelat di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, pada Selasa (12/3) hingga Kamis (14/3) mendatang.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyampaikan. Rencana pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari diskusi yang dilakukan lembaga antirasuah itu dengan Sekretaris Jenderal parpol beberapa waktu lalu. “Tim dari Satgas Politik Direktorat Dikyanmas (Pendidikan dan Layanan Masyarakat) KPK. Akan berdiskusi dengan para bendahara partai politik terkait pemetaan kebutuhan pendanaan masing-masing parpol,” jelas Febri.

Febri menyampaikan, pertemuan dilakukan guna memberikan gambaran akurat soal kebutuhan pendanaan parpol. “Pertemuan juga diharapkan dapat memberikan gambaran pengelolaan keuangan parpol yang lebih akuntabel,” tukasnya.

Dikatakan Febri, melalui kegiatan ini, parpol diharapkan dapat menyampaikan kondisi sesungguhnya. Mengenai pendanaan parpol secara partisipatif. Selain itu, KPK juga akan memfasilitasi upaya pembangunan demokrasi yang berintegritas dengan berbagai pendekatan, salah satunya pendanaan parpol.

Tak hanya itu, pertemuan juga diharapkan dapat membangun komitmen bersama. Untuk mencegah korupsi dari parpol melalui pelaksanaan lima pilar Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Yaitu keuangan parpol, kode etik, demokrasi internal parpol, kaderisasi, dan rekrutmen. Serta, pembaharuan data kebutuhan pendanaan parpol dengan menggunakan data yang lebih realistis di tahun 2019 ini.

Di sisi lain, aspek akuntabilitas dan keterbukaan juga menjadi salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh parpol. Karena bagaimanapun juga, uang yang digunakan untuk bantuan pendanaan partai politik tersebut adalah uang rakyat yang dialokasikan dari APBN yang ada,” tandas Febri.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon setuju jika partai politik dibiayai oleh pemerintah. Dia mengatakan, angka yang ideal bagi partai adalah Rp 10.000 per suara. Dana bantuan parpol saat ini sebesar Rp1.000, dinilai Fadli, masih sangat kecil.

“Saya kira saya setuju lah Rp10.000 per suara. Itu dihitung bagian dari dana politik untuk partai politik merawat konstituen. Merawat pendidikan politik, dan sebagainya,” papar Fadli.

Di negara lain, kata dia, representasi partai di parlemen dibiayai oleh negara. Fadli yakin biaya ini tidak akan banyak menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran negara dinilainya masih mampu membiayai itu. “Saya kira anggarannya enggak terlalu besar kok. Pasti lebih kecil dari anggaran kemarin IMF World Bank yang sampai Rp 1 triliun itu,” kata dia.

Fadli mengapresiasi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal kenaikan bantuan parpol. Dia mengaku pernah membahasnya bersama Ketua KPK Agus Rahardjo. Menurut Fadli, ia bahkan pernah menyampaikannya kepada Presiden Joko Widodo beberapa tahun lalu soal pendanaan partai politik.

Menurut dia, pokok permasalahan ada pada aturan yang menyebut partai politik tidak boleh memiliki usaha. Sebagai pembanding, kata politisi Partai Gerindra itu, parpol era kontestasi pemilu pertama pada 1950-an lalu diperbolehkan memiliki usaha perkebunan. Hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

“Sekarang kan tidak boleh. Sekarang dari mana parpol mendapatkan anggarannya selain tentu sumbangan-sumbangan dari anggota DPR, DPRD kabupaten, kota, dan juga pihak-pihak lain,” pungkasnya.
(riz/ful/fin)

Komentar

Berita Lainnya