oleh

KPK Punya Salinan Lengkap Buku Merah

-Hukum-93 views

SUMEKS.CO- JAKARTA- Perkara dugaan pengerusakan ‘buku merah’, buku catatan keuangan CV Sumber Laut Perkasa milik pengusaha daging Basuki Hariman yang merupakan barang bukti kasus suap kepada mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar, ditangani Polri. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki salinan buku merah tersebut.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, buku merah yang asli telah diserahkan pihaknya kepada Polri untuk dijadikan barang bukti. Kendati demikian, sambung Laode, penyidik KPK masih dapat melakukan pengembangan perkara suap tersebut untuk menjerat pihak lain yang diduga ikut terlibat lantaran masih memiliki salinannya lengkap.

“Sebelum kita menyerahkan buku merah itu ke Polri kita bikin duplikasinya dan ditandatangani semua oleh para pihak yang mengambil itu. Sama otentik (dengan yang asli). Jadi kalau ada pengembangan kasus yang berhubungan dengan itu, itu masih ada,” ujar Laode ketika dikonfirmasi, Minggu (27/10).

Kepolisian sebelumnya menyatakaan tidak ditemukan adanya bukti pengrusakan terhadap buku merah. Keputusan ini diambil pasca Mabes Polri melakukan gelar perkara yang dihadiri perwakilan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan KPK.

Terkait hal ini, Laode mengaku tidak mengetahui secara persis hasil gelar perkara tersebut. Namun, ia melanjutkan, KPK telah menyerahkan alat bukti buku merah kepada Polri yang menanganinya. Karena, putusan pengadilan menyatakan kasus pengrusakan buku merah termasuk ke dalam ranah pidana umum.

“Kita serahkan, karena katanya untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Karena itu kan tindak pidana umum. Tapi karena sekarang misalnya Polri mengatakan bahwa tidak cukup bukti, ya kita serahkan kepada mereka,” kata Laode.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan lembaga antirasuah pernah diundang oleh Polri untuk hadir dalam proses gelar perkara. Namun, kehadiran KPK saat itu hanya sebatas mendengarkan keterangan dari penyidik Polri.

“Karena kewenangan untuk melanjutkan atau menghentikan sebuah perkara itu berada pada penyidik, dalam hal ini penyidik yang ada di Polri, maka tim yang hadir cenderung sebagai pendengar karena kami tidak punya kapasitas untuk memutuskan pada saat itu,” ujar Febri.

Febri menambahkan, KPK saat itu hadir memenuhi undangan Polri. KPK datang hanya sebatas mendengar keputusan yang diambil oleh penyidik. Ia menyatakan, KPK tak dapat bebuat lantaran kewenangan pengambilan keputusan berada di tangan Polri.

“KPK diundang bukan dalam porsi menentukkan. Yang menentukkan terkait pokok perkara adalah penyidik. Bahwa penyidik berkoordinasi dengan kejaksaan itu SOP di sana,” tuturnya.

Untuk diketahui, kasus pengrusakan buku merah diduga dilakukan dua mantan penyidik KPK yang berasal dari Polri. Mereka adalah AKBP Roland Ronaldy dan Komisaris Polisi Harun. Keduanya diduga menyobek 15 lembar catatan transaksi perusahaan dan menghapus beberapa nama penerima uang menggunakan tipp-ex.

Buku merah sendiri merupakan sebuah catatan keuangan milik perusahaan Basuki Hariman, CV Sumber Laut Perkasa. Buku itu berisi informasi mengenai aliran dana ke sejumlah nama. Buku tersebut pun dijadikan barang bukti oleh KPK ketika mengungkap kasus dugaan suap kepada mantan Hakim MK Patrialis Akbar.

(riz/gw/fin)

Juru Bicara KPK Febri Diansyah/ist

Komentar

Berita Lainnya