oleh

KPK Dalami Rekomendasi Proyek Meikarta oleh Aher

JAKARTA– Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) absen dari pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkara dugaan suap dalam perizinan proyek Meikarta. kemarin, Kamis (20/12).

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Aher dipanggil dalam kasus ini karena penyidik membutuhkan beberapa keterangannya selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

“Pemeriksaan Aher seharusnya untuk melihat apa yang dilakukan (Aher) pada saat aktif menjabat, termasuk delegasi kewenangan dan proses atau aturan terkait dengan salah satunya rekomendasi-rekomendasi tersebut itu,” katanya saat dikonfirmasi, Jumat (21/12).

Namun, mantan aktivis ICW ini mengaku belum tahu kapan pemanggilan kedua terhadap Aher akan dilakukan. Yang jelas, jika penyidik membutuhkan keterangan dari Aher, maka sesegera mungkin surat akan dikirimkan.

“Jadi, kami harap ketika dipanggil agar datang memenuhi panggilan dan berbicara secara benar dengan memberikan keterangan pada penyidik. Tentu pemanggilan nanti sesuai dengan kebutuhan penanganan perkara,” tukas Febri.

Sebelumnya, nama Aher muncul dalam dakwaan empat orang tersangka dalam perkara Meikarta yang telah dibacakan dalam persidangan terbuka di Pengadilan Tipikor Bandung pada Rabu (19/12). Dalam dakwaan itu, memang ada keputusan Aher terkait pendelegasian kewenangan pemberian rekomendasi untuk Meikarta kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat.

Keputusan Aher itu disebut jaksa dalam dakwaan terjadi setelah para terdakwa tersebut memberikan SGD 90 ribu kepada Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang pada Bidang Penataan Ruang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Pemprov Jabar bernama Yani Firman.

“Itu yang saya sebut tadi bahwa dugaan pemberian dari pihak swasta kepada pihak pejabat di Jawa Barat. Pemberian uang SGD 90 ribu tadi bukan hanya sebagai, katakanlah, tanda mata atau uang terima kasih,” jelas Febri.

 

Febri mengatakan, KPK meyakini pemberian uang kepada pejabat di Pemprov Jabar itu berkaitan dengan kepentingan PT Lippo Cikarang untuk mendapatkan izin pembangunan proyek Meikarta.

“Itu sudah diuraikan di dakwaan apakah uang tersebut hanya untuk personal pejabat yang dituju atau itu dialirkan kepada pihak lain. Tentu akan ditelusuri dan dibuktikan kembali di persidangan,” tambah Febri.(ipp/JPC)

Komentar

Berita Lainnya