oleh

KPK Sita Tanah dan Bangunan di Muba

Terkait TPPU Tersangka MKP eks Bupati Mojokerto

JAKARTA – Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Satgas Pengelola Barang Bukti KPK, Senin (14/9) lalu melakukan penyitaan tanah dan bangunan seluas 31.815 meter persegi atas nama Ahmad Syamsu Wirawan di Soak Baru, Sekayu, Muba, Sumsel.

Di tempat itu, KPK juga memasang plang tanda penyitaan barang bukti yang dihadiri dan disaksikan Lurah Soak Baru dan Ketua RW setempat serta didampingi petugas BPN Muba dan petugas Rupbasan Palembang terkait dugaan perkara TPPU tersangka Mustofa Kamal Pasha (MKP) yang merupakan Bupati Mojokerto, Jawa Timur.

“Tanah dan bangunan tersebut merupakan Aset PT Musi Karya Perkasa dengan SHM No 00281 atas nama Ahmad Syamsu Wirawan yang masih memiliki ikatan keluarga dgn tersangka MKP,”ujar Ali Fikri, Plt Jubir KPK.

Ia menyebut, tanah tersebut diduga dibeli oleh tersangka MKP pada 2015 lalu dan dilakukan pembangunan mess, kantor, pagar beserta fasilitas didalamnya untuk mendukung kegiatan usaha AMP-Hotmix PT Musi Karya Perkasa yg mengerjakan proyek jalan pada dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2015.

“Adapun estimasi nilai aset saat ini mencapai lebih kurang Rp3 Miliar,” tambahnya. Selain itu, kemarin, di Kantor Polres Musi Banyuasin, Tim Penyidik melakukan pemeriksaan dan penyitaan berbagai dokumen dari saksi Erdian Syahri (Kepala DPMPTSP Muba).

“Adapun materi pemeriksaan yang dikonfirmasi kepada yang bersangkutan mengenai kronologis dan legalitas pendirian PT Musi Karya Perkasa yang beroperasi di Muba karena diduga perusahaan ini sengaja dioperasionalkan oleh tersangka MKP dengan tujuan melakukan TPPU melalui bantuan dan perantaraan kerabatnya,” jelasnya.

Untuk diketahui, penyidik KPK menetapkan mantan Bupati Mojokerto MKP sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Dia diduga menerima gratifikasi dari proyek pembangunan menara telekomunikasi pada 2015.

Pada kasus kedua, MKP bersama Kepala Dinas PUPR Mojokerto, Zainal Abidin diduga menerima gratifikasi terkait jabatan di instansi pemerintah daerah setempat yang berlawanan dengan fungsi tugas dan kewajibannya semasa menjabat sebagai Bupati Mojokerto dua periode.

Penyidik KPK sudah menetapkan MKP sebagai tersangka kasus dugaan TPPU pada 18 Desember 2018 lalu.(rei)

Komentar

Berita Lainnya