oleh

KPK Tahan eks Direktur Garuda

Sumeks.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno. Penahanan itu setelah mantan petinggi PT Garuda Indonesia itu dijemput petugas lembaga antirasuah tersebut pada Jumat (4/12).

“Setelah dilakukan pemeriksaan untuk kepentingan penyidikan perkara, baik TPK (tindak pidana korupsi) maupun TPPU, hari ini penyidik KPK melakukan penahanan di Rumah Tahanan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur untuk 20 hari pertama sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan 23 Desember 2020,” kata Deputi Penindakan KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (4/12).

Hadinoto Soedigno ditahan atas sangkaan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hadinoto sejak 7 Agustus 2019 sudah menyandang status sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C di PT Garuda Indonesia.

Penahanan terhadap Hadinoto berselang beberapa jam setelah dia dijemput paksa oleh Satgas KPK dari rumahnya di Jati Padang, Jakarta Selatan.

KPK menduga Hadinoto menerima sejumlah uang dari bos PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo. Uang tersebut untuk memuluskan empat proyek pengadaan pesawat tahun anggaran 2008-2013 dari perusahaan Rolls Royce.

Empat proyek tersebut adalah kontrak pembelian pesawat Trent seri 700 dan perawatan mesin dengan perusahaan Rolls-Royce. Kontrak pembelian pesawat Airbus A330 dan Airbus A320 dengan perusahaan Airbus S.A.S.

Kemudian, kontrak pembelian pesawat ATR 72-600 dengan perusahaan Avions de Transport Regional (ATR). Lalu kontrak pembelian pesawat Bombardier CRJ 1000 dengan perusahaan Bombardier Aerospace Commercial Aircraft.

Dalam proses penyidikan kasus tersebut, KPK menduga ada dugaan suap yang diterima Hadinoto dan ditransfer ke sejumlah rekening keluarganya. Hadinoto disinyalir mentransfer uang hasil suapnya ke rekening anak dan istri.

“Uang tersebut ditarik tunai dan dikirimkan ke rekening-rekening lainnya, antara lain anak dan istrinya serta termasuk rekening investasi di Singapura,” ujar Karyoto.

Dalam kasus ini Hadinoto diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hadinoto juga disangkakan melanggar pasal 3 dan atau pasal 4 dan atau pasal 5 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. (jawapos.com)

Komentar

Berita Lainnya