oleh

KPU Fasilitasi Pemasangan APK Paslon

BATURAJA – Masa penetapan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tinggal hitungan hari. Sesudahnya, masuk masa kampanye paslon yang dilaksanakan selama 71 hari.

Salah satu yang difasilitasi KPU OKU adalah alat peraga kampanye (APK), maupun bahan kampanye. Untuk pemasangan APK ini, pihak KPU masih akan melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama pihak terkait.

“Masih akan rakor dulu itu. Penentuan lokasi kampanye dan tempat pemasangan APK,” ujar Komisioner KPU OKU Divisi Sosialisasi Doni Mardianto, dikonfirmasi, Minggu (20/9).

Ketua KPU OKU Naning Wijaya mengatakan yang difasilitasi KPU OKU diantaranya, APK paslon, apakah berupa baliho, spanduk, dan umbul umbul. Serta bahan kampanye. Termasuk iklan kampanye selama 14 hari.

Mengenai apakah APK yang dipasang boleh ditambah oleh timses paslon, menurut Naning, perlu ada kesepakatan dan pembahasan bersama antara pihak terkait. Baik KPU, Bawaslu, dan juga dari timses paslon.

Sedangkan mengenai APK yang dipasang saat masa kampanye diluar ketentuan, menurut Naning menjadi ranah dari Bawaslu OKU untuk menilai apakah ada pelanggaran. “KPU OKU nanti yang akan merumuskan lokasi dan waktu kampanye,” ujarnya.

Diakui Naning, untuk saat ini masih ada pihak yang melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk. Baik spanduk bapaslon yang sudah terdaftar di KPU, maupun yang sebelumnya menyatakan akan maju pilkada OKU.

Terpisah Komisioner Bawaslu OKU Yeyen Andrizal ketika dikonfirmasi mengatakan, pemasangan spanduk sosialisasi terkait bapaslon saat ini yang berwenang menertibkan Sat Pol PP. Ini menyangkut ketertiban dan keindahan. “Karena mereka penegak Perda,” ujarnya.

Sedangkan saat masa kampanye, nanti akan melihat dulu ketetapan KPU soal lokasi/zona dan ukuran APK yang bisa dipasang. Karena APK bisa berisi visi visi paslon.

“Saat ini belum ada rapat koordinasi (rakor) soal tersebut,” ujarnya. Nantinya, bila ada ada temuan pelanggaran, Bawaslu OKU akan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Sat Pol PP untuk menindaklanjuti. “Penurunan APK melanggar menjadi kewenangan Sat Pol PP,” tukasnya. (bis)

 

Komentar

Berita Lainnya