oleh

KPUD Minta Perangkat Pemerintah Ikut Sosialisasi

MURATARA – Sosialisasi perekrutan anggota Panitia Pumutan Suara (PPS) pada pemilihan bupati-wakil Bupati Muratara 2020. KPUD Muratara, minta seluruh perangkat Pemerintah seperti Kecamatan, Lurah dan desa ikut menginformaiskan ke masyarakat.

Ketua Komisioner KPUD Muratara, Agus Maryanto mengungkapkan, sebentar lagi akan ada pelaksanaan Pilkada di Muratara. Artinya, pembangunan harus terus berlangsung. Pemerintah saat ini merupakan produk Pilkada 2015 lalu.

“SDM kita sebelumnya mampu menghantarkan pelaksanan Pemilu sebelumnya, baik Pileg, Pilpres. Kami permisi meyampaikan kabar memanggil putra putri terbaik di kecamatan nibung untuk menjadi anggota PPS,” katanya, saat melakukan sosialisasi di kecamatan Nibung, Muratara, Kemarin (12/2).

Agus Maryanto, menegaskan Kecamatan Nibung tidak pernah ada permasalahan dalam setiap pelaksanaan Pemilu. Dalam Pelaksanaan Pemilu itu tentunya banyak permasalahan yang mesti dihadapi.

PPS ujung tombak pelaksanaan Pemilu, KPUD Muratara,  berharap warga Nibung bisa berpartisipasi mendaftarkan diri mengikuti pemilihan PPS. Karena KPUD benar benar membutuhkan SDM yang mumpuni untuk melaksanakan kegiatan Pemilu khususnya Pilkada di Muratara.

“Kami berharap camat, Kades, Lurah mendorong putra putri yang sudah tamat SMA tidak terlibat Parpol, ikut bergabung menjadi PPS,” tutupnya. Sementara itu, Camat Nibung Asmaun mengungkapkan, pihaknya menyambut baik dalam pelaksanaan sosialisasi KPUD ini. Dia berpesan seluruh pihak harus tetap menjaga kondusifitas daerah selama pelaksanaan Pilkada mendatang. “Khusus wilayah Nibung harus lebih aman dan nyaman. Untuk PPS kami akan suport dan dukung sepenuhnya menyebarkan informasi ini ke masyarakat,” tegasnya singkat.

Sementara itu, Netty Herawati, komisioner KPUD Muratara divisi sosialisasi menuturkan, banyak yang terjadi perubahan yang belum diketahui, khususnya kepala desa dan masyarakat mengenai PKPU. Jika dulu anggota PPS harus melalui rekomendasi kepala desa, tapi untuk kali pemilihan PPS harus melalui seleksi.

“Untuk pemilihan seleksi PPS 3 orang tiap satu desa. diangkat dan diberhentikan langsung dari KPUD. Pengumuman pembukaan akan dilakukan selama 3 hari, mulai 15-17 Februari diumumkan terbuka dari web KPUD, mediasosial, media cetak dan lainnya,” ucapnya.

Untuk persyaratan, Netty mengungkapkan diantaranya syarat domisili pelamar di desa kerja, tamatan sma sedrajat, setia terhadap pancasila, pribadi kuat dan tidak menjadi anggota Parpol dalam waktu 5 tahun terakhir, dibuktikan sengan surat dari parpol.

Bebas narkotika, bukan tim kampanye dari paslob tertentu yang di daftarakan di KPU. “Kebanyakan kejadian yang kami temui. Banyak warga yang daftar menjadi penyelenggara Pemilu. Tapi mereka tidak tahu jika mereka sudah terdaftar menjadi pengurus parpol, jadi harua benar benar diperhatikan,” tegasnya.(cj13)

Komentar

Berita Lainnya