oleh

Kredit Rp40 M Dikucurkan Untuk 12 Perusahaan Milik Satu Orang

Sidang perdana kasus pemberian fasilitas kredit sekitar Rp60 miliar dengan terdakwa mantan Dirut Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumsel, Nazirwan Delamat (ND) digelar di PN Palembang Klas 1A Khusus, Selas (3/9/2019).

Sidang dipimpin hakim ketua Erma Suharti SH MH. Dakwaan setebal 15 halaman dibacakan bergantian oleh jaksa penuntut umum (JPU) Anggara Surya Negara SH dan Indah Kumala Dewi SH. 

Dalam persidangan itu, terdakwa didampingi enam kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Samudra. 

Dari dakwaan yang dibacakan JPU terungkap, perkara yang menjerat terdakwa mulai disidik penyidik PNS (PPNS) OJK Pusat April 2019 lalu. 

Periode April 2013 hingga Desember 2016, terdakwa selaku dirut PT BPR Sumsel diduga dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan yang tidak benar dalam pemberian 21 fasilitas kredit terhadap 12 perusahaan. 

Kredit itu diberikan dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian. Ke-12 perusahaan yang dikucurkan kredit dengan plafon mencapai Rp 40.975.000.000, itu ternyata milik satu orang debitur yakni Amirudin (warga Palembang).

Tak cuma itu, masih dalam rentang waktu tersebut terdakwa juga menyetujui pemberian empat fasilitas kredit kepada debitur lain. 

Yakni, PL Konsorsium Indomineratama Waspada Karsa (PL KIWK) dengan plafon kredit sebesar Rp15,2 miliar. Lalu, PT Bangau Persada Nusantara (PT BPN) dengan total plafon kredit Rp4,5 miliar yang tidak didasari dengan adanya Surat Perintah Kerja (SPK).

Nilai agunan yang tidak meng-cover plafon kredit.Juga tidak dilakukan survei sebelumnya ke lokasi proyek/ klarifikasi kepada bowheer, persetujuan kredit diberikan dalam Rapat Internal sebelum adanya analisis kredit, dan tidak terdapat track record usaha ataupun keuangan debitur (SID). 

“Sejumlah SPK juga tidak sesuai dengan nama debitur yang diajukan, tidak dilakukan verifikasi kebenaran data laporan keuangan, tidak dilakukan analisis konsep hubungan total pemohon kredit (one obligor concept) dan tidak dilakukan analisis kebutuhan modal kerja,” urai JPU. 

Dari total sekitar Rp60 miliar kredit yang dikucurkan itu, hampir sebagian besar telah dikembalikan. 

Tinggal tersisa sekitar Rp10 miliar. Namun, dalam UU Perbankan, yang dipersalahkan adalah dari sisi ketidakhati-hatian pemberian fasilitas kreditnya. 

Apalagi, hanya kepada satu debitur dengan nilai yang begitu besar. Selama pemeriksaan, terdakwa tidak ditahan karena OJK tidak punya kewenangan untuk melakukan penahanan. 

Pelapor Ria Prastiani yang bertindak selaku PPNS pada OJK pusat di Jakarta lalu melaporkan kasus ini ke Kejagung RI pada 22 Agustus 2019. 

Terdakwa yang kini ditahan di Rutan Klas 1A Pakjo ini didakwa melanggar Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan/atau pasal 49 ayat 2 huruf (b) UU No 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No 10/1998 tentang Perubahan atas UU No 7/1992 tentang Perbankan. .(kms/cj15/ce1)

 

Komentar

Berita Lainnya