oleh

Kronologi Versi KPU Palembang : Bawaslu Dua Kali Kirim Surat Rekomendasi Jelang Tenggat Waktu

PALEMBANG – Ketua KPU Kota Palembang, Eftiyani membeberkan data komunikasi lewat surat antara pihaknya dengan Bawaslu Sumsel yang berujung pada laporan pidana. Laporan ini menyebabkan lima komisioner KPU Kota Palembang sebagai tersangka.

Kelima komisioner yang dilantik pada 7 Januari 2019 lalu, dijerat dengan dugaan pelanggaran Pasal 554 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsider Pasal 510 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menurut Eftiyani, pihaknya mendapat surat rekomendasi dari Bawaslu Sumsel untuk melakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di 70 TPS kawasan Kecamatan IT II. Surat rekomendasi nomor 09 dan 010 tersebut masuk pada tanggal 22 April 2019 lalu. PSL ditujukan untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

“Menurut aturan dan perundang-undangan, surat rekomendasi seharusnya langsung dimasukkan oleh Bawaslu pada tanggal 17 April, di waktu pemilihan,”kata Eftiyani. Sebab saat surat tersebut masuk, penghitungan suara di kawasan yang direkomendasikan itu telah selesai dilakukan.

Ditambah lagi, pada proses rekapitulasi hingga pleno sebelum surat masuk, sama sekali tidak ada sanggahan atau protes dari saksi, peserta rapat pleno termasuk panwascam yang merupakan perpanjangan tangan dari Bawaslu.

Dalam perjalanannya, lanjut Eftiyani pada tanggal 25 April 2019 pihaknya kembali mendapat surat dari Bawaslu, bernomor -11 dan -12 yang berisikan revisi dari rekomendasi sebelumnya.  Tidak hanya untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tetapi seluruh tingkatan suara.

“Sementara tenggat waktu yang kita punya tinggal 2 hari lagi. Dimana pada tanggal 27 April 2019 menjadi batas terakhir kami jika ingin menggelar PSU ataupun PSL,”jelasnya.

Akan tetapi, pihaknya tetap menjalankan rekomendasi dengan berkoordinasi dengan KPU Sumsel. Eftiyani menyebut pihaknya melakukan verifikasi ulang di lokasi TPS yang sesuai dengan rekomendasi Bawaslu tersebut.

Setelah dilaporkan ke KPU Sumsel, ternyata hanya 31 TPS yang siap menggelar PSL. Seiring perjalanannya, jumlah TPS yang siap menggelar PSL kembali berkurang sehingga yang diajukan ke KPU Sumsel menjadi hanya 13 TPS saja.

“Proses pengajuan PSU atau PSL ini, sesuai undang – undang harus berdasarkan permintaan berjenjang dari bawah, di tingkat TPS melalui KPPS. Karena untuk memenuhinya surat suara kembali diminta dari KPU RI,”katanya.

Eftiyani menyayangkan pihaknya disebut menghilangkan hak pilih warga negara sesuai dugaan dalam penetapan tersangka tersebut. Sebab, pihaknya masih tetap bekerja dan memastikan surat suara dicoblos oleh masyarakat meski TPS hanya dihadiri satu orang, seperti dikawasan Kecamatan IT I. (aja)

Komentar

Berita Lainnya