oleh

Kuasa Hukum Terdakwa Kasus Turap Nilai Keterangan Ahli Barang & Jasa Labrak Aturan

“Selanjutnya ahli juga menjelaskan pihak yang seharusnya bertanggung jawab, setelah turap tersebut selesai maka yang bertanggung jawab itu adalah pihak PPK, untuk pemeliharaan serta segala macamnya,” ujar Novita diwawancarai usai sidang.

Lebih jauh dijelaskannya, proyek tersebut tidak bisa diselesaikan seluruhnya karena kompensasi waktu 44 hari tidak diberikan, ia berpendapat seharusnya pihak PPK menilai niat baik dari kontraktor pelaksana yang dibuktikan dengan kelebihan pekerjaan.

“Namun pihak PPK tidak memberikan kesempatan kepada pihak pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan, dan itu kerugian bagi pihak pelaksana pekerjaan,” ungkapnya.

Terpisah, Arief Budiman SH penasihat hukum terdakwa Rusman selaku PPK, mengaku bahwa keterangan ahli yang dihadirkan sangat bertentangan dengan aturan, disebutkan ahli bahwa yang bertanggung jawab dan berhak untuk melakukan perpanjangan kontrak kerja itu adalah PPK sendiri.

Menurutnya, berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Permenkeu 243 tahun 2015 itu menjelaskan yang mempunyai kewenangan itu bukanlah pihak PPK namun adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Komentar

Berita Lainnya