oleh

Kuasa Hukum Tersangka Tapal Batas Palembang-Banyuasin Kembalikan Duit Kerugian Negara!

Kuasa hukum keempat tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan tapal batas Palembang-Banyuasin mengembalikan uang kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini sebesar Rp. 505.950.000,

Pengembalian dari Nilai Kerugian Negara sebesar Rp. 505.923.660,08 (kelebihan Rp. 26.339,92) diterima Kasi Pidsus Kejari Palembang, Andi Adri Utama,SH,MH, (29/7).

Sebelumnya, AT, IC, AS dan KH yang merupakan empat tersangka dugaan tindak pidana korupsi tugu tapal batas Palembang-Banyuasin, resmi ditahan kejaksaan negeri (Kejari) kota Palembang, Rabu (17/7/2019).

Dimana diketahui, salah seorang tersangka yakni KH adalah pejabat di dinas PU Cipta Karya (PUCK) kota Palembang.

Keempat tersangka akan dijerat dengan dengan pasal pasal 2,3 dan 9 no 20 tentang undang-undang tindak pidana korupsi.

Seperti diwartakan, penyelidikan kasus ini  bermula atas indikasi mark up pembangunan tugu batas di empat titik, yakni Palembang-Banyuasin di kawasan Terminal Km 12, Palembang-Banyuasin di kawasan Jakabaring, Palembang-Banyuasin di kawasan Tanjung Api-Api (TAA), serta perbatasan Palembang-Inderalaya di kawasan Kertapati.

Untuk satu pasang tugu di satu titik, pemkot Palembang menganggarkan sebesar Rp1,5 miliar. Jadi, sekitar Rp6 miliar telah digelontorkan untuk membangun di keempat titik tersebut. Namun, laporan masyarakat mengenai kondisi bangunan tugu, nyatanya tak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan.

Atas dasar ketidaksesuaian inilah penyidik memulai penyelidikan yang juga menggandeng saksi ahli dari Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Ternyata benar, ditemukan sejumlah kejanggalan.

Belum lagi, untuk tugu batas di kawasan Jakabaring, masih bersengketa dengan Kabupaten Banyuasin saat terjadi pembangunan.

“Dari audit awal BPK ditemukan kelebihan Rp2 miliar dan telah dikembalikan kepada negara. Namun, setelah kami dalami, ternyata masih ada sekitar Rp500 jutaan lagi yang belum,”jelas Hamsal.

Sejumlah saksi diperiksa atas kasus ini, termasuk Kepala Dinas PUCK Kota Palembang saat itu, Ana Heryana. Namun, polisi akhirnya mengekerucutkan tersangka yang terlibat dalam kasus ini.

Mereka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan menimbulkan kerugian keuangan negara, dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.  (jpg) 

 

 

Komentar

Berita Lainnya