oleh

Kurikulum Pancasila Ditiadakan, Nadiem Ajukan Revisi

JAKARTA— Kurikulum Pancasila dan Bahasa Indonesia tak dimuat di PP No 57 Tahun 2021. Anggota DPR RI Abdul Fikri Faqih merasa khawatir hal ini disengaja. Seperti diketahui, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim akhirnya mengajukan revisi PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan kepada Presiden Jokowi.

Hal itu setelah munculnya kritik dari elemen masyarakat karena aturan itu tidak memuat kurikulum pendidikan Pancasila dan pendidikan Bahasa Indonesia.

Menyikapi pengajuan tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih berharap Menteri Nadiem tidak sengaja menghilangkan pendidikan Pancasila dan pendidikan Bahasa Indonesia ke dalam draf PP No 57 Tahun 2021 tersebut.

“Ini bisa saja disengaja. Itu yang dikhawatirkan. Saya kira, mudah-mudahan tidak sengaja. Kalau tidak sengaja berarti sungguh sangat tidak teliti,” kata Fikri Faqih, Minggu (18/4).

“Betapa negara ini dikelola dengan cara membuat regulasi yang tidak teliti,” ujarnya.

Anggota Fraksi PKS ini menambahkan, seharusnya anak buah Nadiem Makarim di Kemendikbud mengoreksi dan memeriksa kembali draf peraturan tersebut.

Sehingga tidak harus bolak-balik melakukan revisi karena ada unsur kontroversial di dalamnya. Apalagi di setiap kementerian ada biro hukum yang kerjanya mencermati semua peraturan perundang-undangan yang ada.

“Ini kan turunan UU Nomor 20 tentang Standar Nasional Pendidikan. Tetapi, di UU lain, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, juga sudah diatur, mestinya UU itu menjadi konsideran,” katanya.

“Tapi nyatanya PP 57 ini muncul tanpa menyebut konsideran UU Nomor 12 Tahun 2012, sehingga rawan berbenturan,” katanya lagi.

Komentar

Berita Lainnya