oleh

Lahan Diserobot, Warga Tempuh Jalur Hukum

PALEMBANG – Sejumlah warga yang mengklaim memiliki hak atas tanah yang kini dilakukan penimbunan oleh PT Bima Karya Cipta (BKC) di Jl Jepang, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang mengeluh. Lahan yang awalnya menjadi sumber penghidupan warga yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani kini dicaplok untuk kepentingan bisnis. Yang direncanakan di lokasi itu merupakan bagian dari rencana proyek rel kereta angkutan khusus batu bara yang merupakan salah satu proyek strategis nasional dan Pemprov Sumsel ini.

Tak ayal, warga akhirnya memilih menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kembali hak mereka yang telah dirampas. Melalui kuasa hukumnya dari kantor hukum Bambang Heryanto Partners (BHP) Law Firm, Himawan Susanto SH MH, warga yang mengklaim lahannya telah diserobot.

Empat warga ataupun ahli warisnya yang mengajukan ganti rugi ini diantaranya Tolib (62) selaku pemilik lahan berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha (SKHU) No.6/MK/HU/1981 seluas 17.834 meter persegi yang berlokasi di Pematang/Sungai Jangkit/Kedukan Jepang yang wilayahnya masuk ke kabupaten Muara Enim. Yang dikeluarkan oleh Pesirah atau Kepala Marga Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah (LIOT).

Disampaikannya, selama ini sawah milik warga itu tak mengalami permasalahan apapun. Namun, di awal Juli 2020 tiba-tiba PT BKC selaku kontraktor yang mengaku melakukan pekerjaan dari PT SMS langsung melakukan penimbunan tanpa konfirmasi dsn ganti rugi.

“Dasar hukum warga ini jelas, mereka sudah menggarap lahan sejak 1981. Tiba-tiba PT BKC ini lakukan penimbunan tanpa lakukan ganti rugi,” ungkap Himawan didampingi Anggun Sucipto SH MH dan Adam Baharsa dari Kantor BHP Law Firm, kemarin (29/7)

Dijelaskannya, pihaknya telah menyurati kepada kontraktor untuk menghentikan pekerjaan di atas lahan warga tanpa melakukan ganti rugi terlebih dahulu. Namun, pihak kontraktor yang mengatasnamakan pekerjaan milik pemerintah daerah tetap saja bersikeras melanjutkan pekerjaan.

Dari puluhan warga yang lahannya diserobot, Himawan mengaku baru empat orang memberikan surat kuasa kepada mereka. Adapun keempat kliennya yang merasa dirugikan karena lahan diserobot Tolib memiliki lahan seluas 17.834 meter persegi, Sulaiman 22.072 meter persegi, Soleh 28.775 meter persegi dan Sa’ari 16.500 meter persegi.

“Kami tidak ingin menghalangi proyek pemerintah. Namun kami minta ganti rugi warga dibereskan dulu, jangan semena-mena langsung menimbun,” tegasnya.

Salah seorang warga selaku ahli waris yakni Dedi Saputra yang merupakan putra almarhum Sa’ari menyebut lahannya diserobot mengungkapkan lahan tersebut merupakan sumber mata pencaharian mereka untuk menghidupi keluarga. Dalam sekali panen, lahan pertanian yang digarap bisa digunakan untuk bertahan hidup selama dua tahun.

“Sekarang kami tak bisa menggarap sawah lagi, sawah kami sudah tertimbun tanah. Padahal inilah satu-satunya mata pencaharian kami,” ungkapnya.

Sulaiman, warga lainnya menjelaskan, lahan pertanian milik mereka ini sudah jelas dasar hukumnya dan telah digarap secara turun-temurun. Lelaki renta ini pun berharap pihak terkait untuk mengganti lahan mereka jangan asal serobot.

“Lahan ini sudah puluhan tahun digarap, suratnya juga jelas. Kami akan pertahankan hak kami dengan cara apapun,” ujarnya.

Sementara dikonfirmasi terkait tuntutan warga yang mengklaim selaku pemilik lahan yang sah, Direktur PT BKC, Tadjuddin dengan tegas membantah melakukam tindak penyerobotan lahan.

“Kami bekerja atas perintah dari PT MRI (Mega Rezeki Indonesia) sesuai kontrak dan dibekali dengan kontrak berikut sertifikat kepemilikan. Dengan lahan yang ditimbun berdasarkan kontrak seluas 26 hektare dan alas hak yang terdaftar di BPN seluas 86,5 hektare,” sebut Tadjudin dikonfirmasi via ponsel, kemarin (29/7).

Pihaknya urai Tadjuddin juga mempertanyakan somasi yang dilayangkan kuasa hukum warga dari kantor hukum BHP Law Firm. “Kami ini sebatas pelaksana lapangan kenapa justru kami yang disomasi. Sebelumnya memang ada warga yang datang ke kantor tapi kami arahkan untuk menyesaikannya langsung kepada PT MRI yang berkantor pusat di Jakarta,” urai Tadjudin.(kms)

Komentar

Berita Lainnya