oleh

Lakukan Pelanggaran, Satu Personil Polres Muba Dipecat Tidak dengan Hormat

SUMEKS.CO, MUBA – Setelah melalui proses panjang, Brigadir Polisi Fathoni Ihsan salah satu personil Pores Muba, akhirnya dipecat dengan tidak hormat (PTDH) dari korps Bhayangkara. Upacara pemecatannya dipimpin langsung Kapolres Musi Banyuasin AKBP Erlin Tangjaya SIm, Senin (12/4) di halaman Mapolres Muba.
“Upacara ini merupakan salah satu wujud tanggung jawab kita dalam melaksanakan tugas dan momentum untuk meningkatkan solidaritas intern dan sekaligus untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan memberikan motivasi bagi personel yang berprestasi dan memberikan punishment kepada anggota yang melakukan kesalahan,” ujar Erlin.
Lanjut Kapolres, upacara seperti ini tentunya dapat terlaksana sesuai tahapan-tahapan yang telah dilalui sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ditinjau dari beberapa asas diantaranya, yang pertama asas kepastian hukum yaitu terhadap personil Polri yang melakukan pelanggaran sehingga menjadi jelas statusnya.
Asas manfaat yaitu, pertimbangan seberapa besar manfaat bagi organisasi Polri yang dijatuhi hukuman dengan cara pemberhentian dengan tidak hormat. Kemudian yang ketiga asas keadilan yaitu, memberikan reward kepada personil yang berprestasi dan memberikan panismen atau hukuman kepada personil yang terbukti melakukan pelanggaran baik itu disiplin maupun kode etik Polri.
“Keputusan ini tidak diambil dalam waktu singkat tetapi dilaksanakan melalui proses yang sangat panjang penuh pertimbangan,” ungkap Kapolres.
Prosesi pemecatan tetap dijalankan kendati personil yang di PTDH tidak hadir, dengan menghadirkan foto yang dibawa oleh personil Propam, langsung di hadapkan kepada Kapolres Muba yang bertindak sebagai pimpinan upacara dan langsung mengambil foto diletakkan di personil yang membawa baki, sebagai tanda proses pemecatan.
Kapolres mengungkapkan bahwa, rasa berat dan sedih untuk melakukan upacara itu, karena imbasnya bukan hanya kepada yang bersangkutan saja, tetapi juga kepada keluarga besarnya. “Namun untuk diketahui bahwa hal itu telah dilaksanakan melalui proses yang sangat panjang, penuh pertimbangan dan senantiasi berpedoman kepada koridor hukum yang berlaku,” ungkapnya.
Personil tersebut telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Pasal 14 Ayar 1 Huruf A Jo Pasal 21 ayat (3) huruf e Perkap Nomor 14 Tahun 2011.
“Prosesnya mulai dari pemanggilan dengan maksud yang bersangkutan bisa berubah lebih baik lagi dan disiplin dalam berdinas. Kemudian pemeriksaan oleh Propam, sidang kode etik Polri sampai akhirnya yang bersangkutan dipandang tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri,” pungkasnya.(Kur)

Komentar

Berita Lainnya