oleh

Diprotes, Larangan Demo Jelang Pelantikan Presiden

-Nasional-125 views

SUMEKS.CO – JAKARTA – Polri melarang aksi demonstrasi jelang pelantikan Presiden dan wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Gedung DPR/MPR RI, pada Minggu (20/10). Larang demo tersebut terhitung mulai tanggal 15 Oktober hingga 20 Oktober 2019.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) DemoDemo protes dengan larangan tersebut. Menurut Neta, tak ada alasan bagi polisi untuk melarang masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Terlebih, UU menjamin hak warga negara untuk menyampaikan aspirasinya.

“Tidak ada alasan melarang aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasinya. Terpenting, dalam kegiatan itu masyarakat harus menaati berbagai ketentuan, seperti harus menyampaikan pemberitahuan ke pihak kepolisian, selesai sesuai batas waktu hingga pukul 18.00, dan tidak menggangu kepentingan masyarakat luas,” kata Neta saat dihubungi Fajar Indonesia Network, Selasa (15/10).

Neta menyampaikan, seluruh proses aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasi itu memiliki regulasi dan diatur dalam undang-undang. Artinya, masyarakat dilindungi UU menyampaikan aspirasi dan tugas aparat polisi mengawal aksi penyampaian aspirasi tersebut.

“Dan saya kira kerja kepolisian ini bertujuan, agar aksi menyampaikan aspirasi itu tidak disusupi oleh kelompok perusuh yang akan kacaukan aksi yang awalnya berjalan damai. Dan di sinilah, peran intelijen kepolisian dan BIN, atau institusi lainnya harus mampu profesional melakukan deteksi dini dan mengantisipasi manuver para penumpang gelap,” tambahnya.

Neta menegaskan, kalau intelijen kepolisian dan institusi lain, maupun BIN tidak bisa bekerja maksimal, dan kemudian mengambil jalan pintas melarang aksi unjuk rasa, tentu menunjukan mereka tak profesional dan melanggar UU.

Sebelumnya usai rapat terbatas dengan DPR, Senin (14/10) malam, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy mengatakan pihaknya tak akan memproses surat pemberitahuan aksi unjuk rasa menjelang pelantikan Presiden terhitung, mulai Selasa (15/10), hingga Minggu (20/10) mendatang.

Dia beralasan, kebijakan yang artinya melarang aksi unjuk rasa selama lima hari hingga pelantikan Presiden dilakukan dalam rangka pengamanan kegiatan kenegaraan yang akan dihadiri banyak perwakilan negara lain berjalan aman, lancar, dan kondusif.

“Tujuannya adalah agar situasi tetap kondusif karena kita menghormati pada saat pelantikan, dan seperti Pangdam (Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono) sampaikan beberapa kepala negara juga akan hadir, termasuk utusan-utusan khususnya,” kata Gatot usai rapat koordinasi di DPR RI, Senin (14/10) kemarin.

Dengan tujuan itu, Gatot menegaskan, bahwa apabila ada yang sampaikan surat pemberitahuan untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat di muka umum, terhitung hari ini hingga pelantikan Presiden berlangsung tidak akan diberikan surat tanda penerimaan terkait kegiatan tersebut.(Mhf/gw/fin)

Komentar

Berita Lainnya