oleh

Larangan Parkir di Sudirman Tak Bisa Diubah

-Headline-1.833 views

PALEMBANG – Larangan parkir Sudirman tak bisa diubah karena ada aturan pusat, dan pemkot sudah memberikan solusi bagi pedagang.

Contohnya,  kantong parkir dan shuttle bus. Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang, Marta Edison, mengatakan, pada rapat gabungan, pihaknya sudah memberikan solusi terkait dampak yang merugikan pedagang.

“Prinsipnya saat ini kami bersama stakeholder terkait hanya menjalankan aturan yang ada. Larangan parkir merupakan tindakan yang kami jalankan karena perintah undang-undang,” tegasnya.

Jadi kalau mau aturan berubah, prosesnya ke pusat. Artinya harus ada pergantian ataupun revisi hingga pencabutan UU.

“Kita tak bisa mengubah ini. Kalau mau diubah atau batalkan aturan, artinya UU berubah dan ini dampaknya tak hanya bagi Kota Palembang juga seluruh daerah,” jelasnya.

Dia menyebut, kalaupun ada pedagang protes, Marta mengaku hanya oknum saja.

“Tak semua pedagang di kawasan itu protes dan merasa dirugikan,” jelasnya.

Makanya pihaknya tetap tegas menjalankan aturan ini.

Bahkan hari ini (14/1), pihaknya kembali melaksanakan operasi gabungan menertibkan kawasan Sudirman.

Kasat Lantas Poresta Palembang, Kompol Arif Harsono, mengatakan, pihaknya akan melakukan sosialisasi ke masyarakat khususnya pemilik kendaraaan dan pemilik toko terkat larangan parkir di kawasan Sudirman ini.

“Kami membantu pemkot untuk penerapan aturan ini,” tuturnya.

Sosialisasi juga menyangkut solusi kantong parkir dan shuttle bus.

Setiap pelaksanaan penertiban didahului dengan tindakan preventif (imbauan, red) kemudian represif.

“Larangan ini mengacu aturan pasal 43 UU No 22/2009 terkait parkir.

Yaitu parkir menggunakan ruang milik jalan hanya diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota,” tuturnya.

Jalan Jend Sudirman adalah jalan nasional, jadi tidak boleh digunakan sebagai area parkir.

“Jadi kami mendukung kebijakan pemerintah, karena hal itu sesuai amanat UU No 22/2009 tentang LLAJ,” tukasnya. (nni/cj10/fad/ce1)

Komentar

Berita Lainnya