oleh

LKPD APBD Muba Nomor Wahid

Oleh : Maspril Aries
Wartawan Utama/ Penggiat Kaki Bukit Literasi

Tahun anggaran 2019 telah berakhir, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) segera menuntaskan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2019. Bupati Muba Dodi Reza Alex mengantar langsung LKPD 2019 ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) pada Senin, 13 Januari 2020.

Tak ayal lagi, LKPD APBD Muba tahun 2019 pun mendapat apresiasi BPK. Prestasi Pemkab Muba yang dipimpin Bupati Dodi Reza Alex dalam tata kelola keuangan daerah tersebut mendapat apresiasi Kepala Kepala BPK Perwakilan Sumsel Pemut Aryo Wibowo.

Pemkab Muba sejak dua tahun lalu konsisten dengan penyampaian LKPD tercepat sampai pada LKPD 2019. Pemkab Muba tiga kali menjadi yang tercepat di Indonesia dalam menyampaikan LKPD. “Ini bukti konkret kalau Pemkab Muba menjalankan tata kelola dan sistem keuangan yang sehat,” kata Pemut Aryo Wibowo.

Walau UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan LKPD disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, namun Bupati Muba Dodi Reza Alex tidak perlu menunggu sampai bulan Maret 2020 tiba, sebelum pertengahan Januari 2020 LKPD sudah diserahkan kepada BPK Perwakilan Sumsel.

Pemkab Muba tidak hanya tercepat dalam penyerahan LKPD, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD 2017-2018 Pemkab Muba juga berhasil meraih penilaian atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta diganjar rekor Muri. Pemkab Muba menjadi yang tercepat dalam penyerahan LKPD bukan sekedar asal cepat atau asal-asalan, buktinya berdasarkan hasil penilaian BPK, LHP APBD Muba dua tahun sebelumnya meraih opini WTP.

Bupati Muba Dodi Reza Alex mengatakan, “Penyampaian LKPD 2019 bukan untuk mengejar cepat-cepatan saja tetapi esensinya Pemkab Muba telah menunjukan bahwa sistem penyajian keuangan Muba dilakukan secara transparan dan tepat waktu. Ini pembuktian bahwa tata kelola sistem keuangan Muba dilakukan dengan baik dan benar.

Prestasi dalam penyusunan dan penyerahan LKPD tidak terlepas dari pembahasan dan pengesahan APBD yang berjalan lancar. Kondisi saat ini berbeda dengan lima tahun lalu. Pada 2015 kepala daerah bersama pimpinan DPRD Muba terjerat hukum terkait laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2014 dan pengesahan APBD 2015 Muba yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dua tahun kemudian yang terjadi sebaliknya, LKPD dan LHP Kabupaten Muba menjadi nomor wahid di Republik Indonesia.

Dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 31 menyebutkan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan tanggung jawab Kepala Daerah. Jadi yang bertanggungjawab terhadap LKPD adalah Gubernur/Bupati/Walikota.

LKPD merupakan output dari suatu sistem akuntansi yang tidak terlepas dari siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran (penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD), pelaksanaan APBD, pengawasan sampai kepada pertanggungjawaban APBD.

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Apa itu laporan keuangan? Secara teori laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki suatu entitas.

Laporan keuangan yang diterbitkan harus sesuai dengan akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan laporan keuangan sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah, “Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.”

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari suatu atau lebih entitas akuntansi yang menurut perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Satuan Organisasi di lingkungan pemerintah pusat/ daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundangan-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Pemerintah daerah seperti Pemkab Muba selaku entitas pelaporan keuangan daerah diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawab berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPD disusun oleh Kepala SKPKD selaku PPKD pada setiap tahun untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaraan daerah.

Selanjutnya sebelum Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPD disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan BPK melakukan pemeriksaan terhadap LKPD sesuai dengan mandat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pemeriksaan atas LKPD oleh BPK adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Hasil akhir dari proses audit BPK memberikan pendapat/opini kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD.

Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); 2. Kecukupan pengungkapan; 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan 4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan memberikan pendapat/ opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, disertai dengan LHP atas SPI, dan LHP atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Ada empat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK, yaitu: 1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP. 2.

Wajar Dengan Pengecualian (WDP), memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

3. Tidak Wajar (TW), memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP. 4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau Disclaimer menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan keuangan.

Diantara empat opini tersebut, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sangat diharapkan oleh pemerintah daerah, namun setiap tahun yang
memperoleh opini WTP masih relatif sedikit.

Diantara yang sedikit tersebut adalah Pemkab Muba yang diperoleh pada APBD 2017 dan APBD 2018 di bawah kepemimpinan Bupati Dodi Reza Alex.

Suatu daerah yang mendapat predikat WTP berarti daerah tersebut dinilai telah mencerminkan sebuah daerah dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, maka daerah dengan predikat WTP akan mendapat banyak keuntungan.

Keuntungan yang diraih daerah dengan LHP opini WTP, penyelenggaraan pemerintahan daerah nya akan mendapat kepecayaan dan dukungan masyarakat serta para pelaku usaha/investor; mendapat dana insentif (reward) dari Pemerintah Pusat; dan mendapat kepecayaan dari Pemerintah Pusat memberikan sejumlah anggaran pembangunan.

Kabupaten Muba yang meraih opini WTP pada 2017 dan 2018 menjadi salah satu indikator pengelolaan keuangan yang akuntabel. Opini WTP juga menjadi indikator dalam dalam penilaian kinerja pemerintah daerah yaitu melalui indikator good governance, selain indikator kesejahteraan masyarakat yang mencakup indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran.

Menjadi yang tercepat menyampaikan LKPD Dn meraih opini WTP dua tahun berturut-turut, saat ini Muba memang nomor wahid. ∎

Komentar

Berita Lainnya