oleh

Loloskan Paslon Petahana, KPU Ogan Ilir Digugat!

INDRALAYA – Diduga telah menyalahi prosedur dan tidak memenuhi persyaratan saat meloloskan pasangan calon (Paslon) Petahana, KPU Ogan Ilir digugat. Diketahui, KPU OI telah menetapkan pasangan incumbent HM Ilyas Panji Alm- H Endang PU Ishak sebagai Pasangan Calon (Paslon) dengan nomor urut 2.

Gugatan dilayangkan Tim Advokasi Paslon No Urut 1, Panca Wijaya Akbar-H Ardani melalui kuasa hukumnya, diketuai advokat Dhabi Gumaira SH MH bersama 11 orang anggota tim advokasi.

Mereka mendatangi Kantor Bawaslu OI, Jumat kemarin  (25/9) sekitar pukul 16.00 WIB.

Tim advokasi mendesak  KPU OI untuk membatalkan keputusan penetapan Paslon No Urut 2. Alasannya, calon petahana, Bupati H M Ilyas Panji Alam tidak memenuhi persyaratan dan diduga penyalahgunaan wewenang.

Menurut  Dhabi, sebelum ditetapkan sebagai calon, H M Ilyas Panji Alam telah memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan dinasnya sebagai alat berkampanye.

“Kami tim advokasi Paslon No Urut 1 Panca- H Ardani sengaja datang ke Bawaslu OI untuk melaporkan petahana yang diduga sudah memanfaatkan program pemerintah sebagai alat berkampanye untuk dirinya,’’ tegas Dhabi.

Dikatakan Dhabi, ada tiga dugaan kesalahan kewenangan yang dilakukan petahana. Seperti  memberhentikan pejabat Sekda OI, padahal berdasarkan ketentuan bahwa 6 bulan sebelum cuti, calon petahana tidak boleh melakukan pemberhentian maupun mengangkat pejabat di lingkungan dinas Pemkab OI.

Kemudian, menggunakan program Covid-19 berupa pemberian bantuan beras Sembako kepada masyarakat yang bergambar dirinya. Itu bahkan diumumkan oleh salah seorang oknum Camat dan tersebar di media sosial.

“Melakukan kegiatan kedinasan dalam rangka pelantikan Karang Taruna dan mengumumkan dirinya Ilyas Panji Alam bersama calon wakil bupati H Endang PU Ishak berpasangan dalam Pilkada,” ungkap Dhabi lagi.

Atas dasar alasan itu, tim advokasi Dhabi dkk menilai  keputusan KPU OI kurang cermat dalam memutuskan H M Ilyas Panji Alam-Endang PU Ishak sebagai Paslon yang mendapatkan No Urut 2.

“Kami menilai KPU OI kurang cermat dalam memutuskan untuk menjadikan paslon, karena di dalam aturan PKPU Petahana tidak boleh menggunakan kewenangan, program dan kegiatan untuk kepentingan dirinya selama 6 bulan sebelum penetapan,” urainya.

Sedangkan, saat ini Petahana juga sudah memberhetikan pejabat Sekretaris Daerah, padahal ketentuan 6 bulan sebelum cuti tidak boleh.

Juga menggunakan program bantuan Covid-19 dengan menguntungkan dirinya dengan menempelkan foto di karung beras. Sekaligus melakukan kegiatan dinas dalam rangka pelantikan Karang Taruna dengan memperkenalkan pasangan calonnya.

“Jadi Kami mendesak KPU OI melalui Bawaslu OI agar membatalkan keputusan awal menetapkan HM Ilyas dan H Endang sebagai Paslon No 2 dan menerbitkan surat keputusan baru bahwa mereka tidak bisa mencalonkan diri karena tidak memenuhi persyaratan,’’ pintanya.

Dhabi juga menambahkan, kedatangan mereka ke kantor Bawaslu dengan membawa alat bukti lengkap. Berupa video, rekaman yang diambil dari laman resmi Pemkab OI.

“Apa yang dilakukan calon Petahana telah melanggar pasal 71 ayat 2,3,5 dan aturan PKPU No 1 Tahun 2020. Jadi disini ada sengketa Pemilu dan ini jelas diatur dalam PKPU dan Bawaslu RI. Bila tuntutan ini tidak dipenuhi, kami akan melanjutkan masalah ini ke PTUN Medan hingga ke Mahkamah Agung,’’ tegasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu OI, Darmawan Iskandar mengatakan bahwa pihaknya berdasarkan UU No 10 tahun 2016 dan Perbawaslu No 3 tahun 2020 memiliki kewenangan untuk menerima dan memproses pengajuan sengketa para Paslon.

“Jadi ada waktu kita selama tiga hari setelah penetapan KPU itu untuk menilai calon memenuhi persyaratan atau tidak,” ujarnya.

Jadi ini hari kedua kedatangan tim advokasi untuk menyampaikan gugatan sengketa.  “Berkas pengaduan akan kami verifikasi dulu hari Senin nanti (21/9) dan bila masalah ini berlanjut, prosesnya akan memakan waktu sekitar 60 hari. Itu artinya sebelum  hari pencoblosan, keputusan akan dikeluarkan dengan jenjang mulai  dari tingkat Bawaslu, Banding, Kasasi hingga MK,’’ jelasnya.

Terpisah, Ketua KPU Ogan Ilir, Massuryati mempersilahkan siapa saja membuat pengaduan. ’’Jadi tidak apa-apa, memang ada ruang sengketa, itu diperbolehkan. Kami akan menunggu hasil keputusan Bawaslu,’’ singkatnya.

Sementara Ketua Tim Kampanye Paslon No Urut 2, H M Ilyas Panji Alam-H Endang PU Ishak, Yulian Gunhar SH MH ketika dikonfirmasikan SUMEKS.CO terkait pengaduan tersebut mengatakan akan menyerahkan sepenuhnya kepada Tim Advokasi Paslon No Urut 2.

’’Jadi silahkan hubungi tim advokasi kami,’’ ujarnya.

Tim Advokasi No Urut 2, Firly Darta membantah apa yang dituduhkan, tim advokasi Panca Wijaya Akbar-H Ardani. Menurutnya, apa yang dilakukan Paslon No 2 sudah melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku. Baik itu mengenai pembagian Sembako, pemberhentian dan pelantikan Pj Sekda. ’’Silahkan saja, yang pasti Paslon No Urut 2 melakukan kegiatannya sudah melalui prosedur dan mekanismes yang jelas,’’ tandasnya. (sid)

Komentar

Berita Lainnya