oleh

Luar Biasa… Biaya Tes Urine Dibebankan Pada Pasukan Kuning

RUPIT – Puluhan emak-emak Buruh Harian Lepas (BHL) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Muratara, Selasa (11/2) sekitar pukul 10.50 WIB, sembari membawa gagang sapu dan serok sampah menggeruduk kantor DPRD setempat.

Mereka menolak kebijakan pemkab terkait kewajiban membayar sebesar RP150 ribu, pelaksanaan tes urine untuk perpanjangan kontrak kerja.

Petugas BHL DLHP Muratara tugsanya melakukan pembersihan sampah dan mengangkut sampah di wilayah Muratara, akhirnya buka suara setelah lama berpolemik diantara mereka. Mereka menolak pungutan biaya secara langsung terkait pelaksanaan tes urine yang dilaksanakan pemkab dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja.

“Kami tidak menolak pemeriksaan narkoba yang dilakukan. Kami hanya menolak biaya yang dibebankan ke kami, kami tidak mau gaji kami dipotong gara-gara kebijakan itu,” kata Wati, salah satu anggota BHL DLHP, saat di temui ketika melakukan long march ke kantor DPRD Muratara, Selasa (11/2).

Awalnya aksi mereka sempat terhenti setelah dicegat salah satu Kepala Bidang DLHP Muratara Indrayani di pangkal Jembatan Rupit dan mengajak mereka kembali untuk melakukan musyawarah. Namun mereka tetap menolak dan tetal melanjutkan aksi ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi. (cj13)

Komentar

Berita Lainnya