oleh

Mahfud Minta Pejabat Terlibat Kasus Djoko Tjandra Dipidana

JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan dirinya akan mengawal kasus buronan kelas kakap Djoko Djandra dan melibas semua pihak yang terlibat dalam pelarian pengusaha asal Kalimantan itu.

Hal tersebut dicuitkan Mahfud dalam akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Sabtu, yang awalnya menyoroti soal vonis yang sepantasnya diberikan atas sepak terjang Djoko Tjandra. “Djoko Tjandra tidak hanya harus menghuni penjara dua tahun. Karena tingkahnya, dia bisa diberi hukuman-hukuman baru yang jauh lebih lama,” tulis mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Mahfud kemudian menyebutkan tindak pidana yang dilakukan Djoko Tjandra.

Yakni, selain korupsi, Djoko juga diduga terlibat penggunaan surat palsu dan penyuapan kepada pejabat yang melindunginya.

“Pejabat-pejabat yang melindunginya pun harus siap dipidanakan. Kita harus kawal ini,” pungkas Mahfud.

Sebagaimana diketahui, Djoko Tjandra, terpidana kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali yang telah menghilang dan buron sejak awal 2000-an itu dibekuk saat bersembunyi di Malaysia, Kamis (30/7) malam. Selama ini, Djoko Tjandra diketahui bebas keluar masuk Indonesia karena diduga mendapatkan keleluasaan dari oknum aparat penegak hukum yang berkonspirasi dengannya.

Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo, sebagai tersangka atas dugaan keterlibatannya dalam kasus perbantuan pelarian Djoko Tjandra. (antara/jpnn)

Komentar

Berita Lainnya