oleh

Mahkamah Agung Belum Jadwalkan Kapan Sidang Perkara Pemohon Ilyas Panji Alam

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) belum menetapkan penjadwalan waktu sidang untuk perkara gugatan yang dilakukan pemohon Ilyas Panji Alam yang didiskualifikasi KPUD Ogan Ilir (OI) atas rekomendasi Bawaslu OI dalam Pilkada Kabupaten OI.

Informasi perkara yang didaftarkan Tim Kuasa Hukum Paslon 02 Ilyas-Endang baru terlihat kemarin di website MA dengan nomor register 1P/PAP/2020 dengan jenis permohonan P/HUM dan jenis perkara TUN tertanggak masuk 14 Oktober 2020.

Dalam informasi tersebut, termohon hanya KPUD OI dengan tim yudisial C. Sebagai Hakim P1, nantinya adalah Dr Yosran SH MHum, Hakim P2 Is Sudaryono SH MH dan Hakim P3 Dr H Yulius SH MH. Dan panitera pengganti Heni Hendrarta WSK SH MH. “Statusnya masih dalam proses pemeriksaan oleh Tim C,” ujar Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro sesuai dengan yang tertera pada website informasi perkara.

Ia belum mau menginformasikan terkait kapan jadwal persidangan yang akan digelar di MA. Sama halnya saat meminta informasi tambahan dari Humas MA, Abdullah yang tanpa respon.

Namun dalam UU  Pilkada, diatur bahwa MA memutus upaya hukum tersebut paling lama 14 hari sejak berkas perkaranya diterima MA. Dalam hal ini, MA akan memeriksa dan memutuskan apakah upaya hukum  a quo dikabulkan atau ditolak. Apabila upaya hukum itu dikabulkan, maka KPU wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon untuk bertarung di Pilkada.

Sebelumnya, Firli Darta, Kuasa Hukum Ilyas-Endang mengatakan, terkait pendaftaran gugatan, ada waktu yang dibutuhkan MA untuk menelaah perkara yang diajukan.

“Nanti MA akan memanggil pihak terkait, seperti KPU,” ujarnya. Terkait dengan laporan pengaduan Paslon 02 ke DKPP, bagian pengaduan DKPP memgaku belum menerima laporan darimanapun. “Sampai dengan kemarin, baru ada Rokan Hilir, kalau Ogan Ilir belum,” ujarnya.(rei)

Komentar

Berita Lainnya