oleh

Mantan Kades ini Minta Keringanan Hukuman

SUMEKS.CO, PALEMBANGPengadilan Tipikor Palembang kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan penyelewengan empat proyek pembangunan jalan yang tidak sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) berasal dari Dana Desa APBN 2018.

Mantan kepala desa Arisan Gading Ogan Ilir Jon Heri (43) menjalani sidang dengan agenda pembelaan (pledoi) terdakwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Ogan Ilir Welly Aleksander SH, Rabu (20/1) dihadapan majelis hakim Tipikor diketuai Abu Hanifah SH MH.

Dalam sidang, Terdakwa Jon Heri melalui pledoi pribadinya meminta keringanan hukuman kepada hakim karena memiliki keluarga yang masih harus dinafkahinya, serta dirinya juga mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya.

“Dengan ini memohon agar hukuman saya diringankan karena saya memiliki anak istri yang masih kecil yang harus dinafkahi serta masih membutuhkan perhatian saya sebagai ayahnya,” ujar terdakwa Jon dalam video virtualnya.

Senada dengan hal itu, Ade Satriansyah SH, penasihat hukum terdakwa dalam isi pledoi secara tertulisnya mengatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan semata-mata kesalahan seutuhnya.

“Memohon agar kiranya majelis hakim dapat mempertimbangkan pledoi yang kami sampaikan guna memenuhi rasa keadilan terhadap klien kami,” pinta Ade.

Usai mendengarkan pledoi pribadi dan tertulis dari terdakwa, majelis hakim kembali bermusyarah dan digelar kembali pada persidangan Rabu pekan depan dengan agenda pembacaan putusan (vonis) terdakwa.

Diketahui pada persidangan sebelumnya, Jaksa Kejari Ogan Ilir mengganjar terdakwa Jon Heri dengan pidana penjara selama 6,5 tahun karena menurut JPU terbukti bersalah melanggar pasal pasal 2 ayat (1), UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain pidana penjara, terdakwa juga dituntut wajib membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 698 juta. Jika terdakwa tidak sanggup membayar maka harta benda milik terdakwa dapat disita dan apabila tidak mencukupi dapat diganti dengan pidana penjara tambahan selama satu tahun.

Dalam dakwaan dijelaskan kronologi kejadian bermula sejak tanggal 24 September 2019 terdakwa telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Mapolda Sumsel dalam penyalahgunaan dana desa dan jabatan untuk memperkaya diri sendiri.

Modus yang dilakukan tersangka yaitu menggunakan anggaran Dana Desa APBN tahun 2018 sebesar Rp698.347.000 yang dipergunakan untuk dana pembangunan fisik dua kegiatan yang tidak sesuai dengan volume dan dua kegiatan fiktif.

Dua kegiatan tersebut tidak sesuai dengan volume fisik dalam pekerjaan dua pembangunan jalan Rabat Beton Dusun I dan II di Desa Arisan Gading. Serta dua kegiatan fiktif dalam. pembangunan Rabat Beton Dusun I dan II di desa tersebut,

Selain itu juga dalam dakwaam dijelaskan kegiatan Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes) senilai Rp50 juta untuk pembelian tenda yang diambil oleh tersangka dan tidak digunakan untuk kepeluan tersebut.

Lalu untuk kegiatan yang kurang volume fisik daripada dana yang telah dikeluarkan, dana tidak dicairkan tidak dibuat laporan pertanggung jawaban, tanda tangan yang tercantum pada tanda terima bukan merupakan tanda tangan penerima dan tidak dilaksanakannya tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing. (fdl)

Komentar

Berita Lainnya