oleh

Masalah Daftar Pemilih Tetap Tambahan Tidak Perlu Perppu

-Politik-549 views

JAKARTA – Soal Daftar Pemilih Tetap tambahan (DPTb) yang menjadi kendala Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai belum perlu dikeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Menurutnya dikeluarkan perppu kalau dalam keadaan kegentingan yang memaksa. “Apakah perpindahan pemilih di satu daerah itu masuk dalam kegentingan yang memaksa? Menurut saya lebih baik aturannya cukup PKPU, gitu aja,” ungkap Tjahjo di Jakarta, Senin (25/2).

Karena Tjahjo. Berpendapat apakah ada jaminan kalau ada perppu kendalanya akan jdi sederhana. Soal DPTb itu akan dibahas bersama  DPR termasuk kendala-kendala lainnya. Lalu soal satan uji materi UU Pemilu , ia tidak berkomentar panjang lebar. Namun itu hak masyarakat yang punya hak politik, hak konstitusional untuk menggunakannya.

“Nanti akan dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR. Tapi kalau harus perppu, memang ini bukan masuk ke hal yang gentingnya, bukan. nanti implikasinya akan merembet, masih banyak, apakah yakin masuk ke dpr diputuskan satu hal yang sama, belum tentu juga, ada dinamika yang muncul,” ujarnya.

Namun berbagai upaya yang dilakukan jangan sampai mengganggu tahapan-tahapan pemilu. Ia berharap jangan mengganggu konsentrasi pileg pilpres, jangan sampai mengganggu hak warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.

Dari pemerintah katanya menyerahkan pada KPU. Bahkan katanya dari Kemendagri juga menilai tidak perlu dikeluarkan perpres.

“Masukan kemendagri tidak perlu perpres. karena perpres itu sudah merupakan hal yang kegentingan memaksa. Apakah ini masuk ranah itu atau tidak? tidak, maka ya cukup lewat PKPU yang disempurnakan,” tandasnya.

Sementara Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan untuk surat suara DPTb sebetulnya ada surat suaranya. Karena DPTb pemilih yang pindah lokasinya. Namun masalahnya tidak mungkin mengumpulkan atau memindahkan banyak surat suara dari banyak tempat.

“Makanya ada opsi bagaimana kalau surat suara diproduksi lagi. Kalau diproduksi lagi  belum bisa karena UU tidak mengatur ada surat suara untuk DPTb. Tetapi di UU juga mengatur ada pasal yg mengatakan DPTb itu harus ada surat suaranya di TPS supaya dia bisa dilayan,” katanya.(ran)

Komentar

Berita Lainnya