oleh

Masih Ada Pelaku Usaha Keluhkan Prosedur Sertifikasi Halal

-Ekbis-66 views

SUMEKS.CO-Regulasi wajib sertifikasi halal bagi produk-produk yang dipasarkan di Tanah Air sudah berlaku sejak 16 Oktober 2019. Namun, masih terjadi kendala di lapangan.

Pasalnya, para pelaku usaha makanan dan minuman (mamin) mengeluhkan prosedur pengajuan sertifikasi halal yang sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPPMI) Rachmat Hidayat mengatakan, bahwa pemerintah belum siap menerapkan regulasi tersebut. Hal itu karena masih banyak pelaku usaha di Tanah Air yang belum tahu mengenai aturan sertifikasi halal.

“Pelaku usaha masih bingung, masih bertanya-tanya bagaimana prosedurnya. Setahu kita sertifikasi halal itu diajukan secara manual ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) di Jakarta, kalau di daerah kita belum bagaimana prosedurnya,” kata dia, kemarin (28/10).

Lanjut dia, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di masing-masing Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag juga sampai saat ini belum bisa memberikan informasi yang konkrit mengenai pengajuan sertifikasi halal. Begitu juga dengan situs BPJPH yang masih belum bisa diakses.

“Belum ada kepastian waktu yang dibutuhkan mulai dari pengajuan hingga sertifikat halal selesai dan diterima oleh pelaku usaha mamin. Padahal kami diberikan waktu hanya lima tahun untuk registrasi,” tutur dia.

Sebelumnya, Kepala BPJPH Kemenag, Sukoso menjelaskan penerapan aturan ini dilakukan bertahap di mana mulai 17 Oktober 2019-17 Oktober 2024 dilakukan pembinaan atas kewajiban sertifikat halal mengingat Halal merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang menjadi mayoritas masyarakat Indonesia.

Berdasarkan UU No 33 tahun 2014, Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. (din/fin)

Komentar

Berita Lainnya