oleh

Masih Pembenahan SDM dan Perangkat Kerja

LAHAT – Implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah Lahat saat ini belum sepenuhnya dilakukan. Walaupun pelasanaanya sudah dihimbau secara nasional sejak tahun 2017 lalu. Namun belum mampu diterapkan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Lantaran kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mampu dan perangkat kerjanya.

Tahun ini Bupati Lahat Cik Ujang SH telah menginstruksikan untuk penerapan transaksi non tunai di Pemda Lahat.
Ada 16 item transaksi yang diinstruksikan melalui mekanisme non tunai agar diterapkan mulai 1 April 2019 mendatang. Seperti pembayaran belanja pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran pihak ketiga, peneriman retribusi, penerimaan pajak, pembayaran telepon, listrik dan serta beberapa transaksi lainnya.

“Untuk belanja pegawai sudah dilakukan melalui transaksi non tunai. Tapi transaksi lainnya masih banyak belum dilaksanakan secara non tunai,” ujar Kepala BKD Lahat, Fikriansyah SE melalui Kabid Perbendaharaan Hj Nurhawani SE MM.

Guna meningkatkan transaksi non tunai di Pemda Lahat digelar sosialisasi sekaligus bimbingan dengan narasumber dari pihak bank dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Lahat beberapa hari lalu. Diikuti oleh bendahara OPD hingga Kecamatan.

“Karena memang belum diterapkan sepenuhnya karena kurang SDM serra perangkat kerja. Dengan adanya instruksi bupati serta sosialisasi kita targetkan tahun ini 70 persen transaksi melalui mekanisme non tunai,” ungkapnya lagi.

Sementara Pj Sekda Lahat H Masroni menjelaskan dalam instruksi bupati Lahat tersebut. Bahwa pembayaran melalui mekanisme non tunai dari item- item transaksi dengan nilai paling sedikit Rp5juta. Lalu pelaksanaan pembayaran tunai, kas ditangan bendahara pengeluaran maksimal Rp10 juta.

Pedoman pelaksanaan komitmen atas transaksi non tunai dalam APBD dipergunakan oleh seluruh OPD sampai dengan penyelenggara pendidikan dengan menandatangani pakta integritas. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemantauan rekening pendapatan dan belanja OPD akan bekerja dengan bank persepsi.

“Instruksi ini mulai berlaku per 1 April,” tegas Pj Sekda Lahat H Masroni.(gti)

Komentar

Berita Lainnya