oleh

Massa Bangkit Bersatu Prabumulih Sentil Wakil Rakyat: “Jangan Utak Atik Pancasila!”

PRABUMULIH – Massa mengatasnamakan Gabungan Masyarakat Prabumulih Bangkit Bersatu mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih, Selasa (30/6/2020).

Kedatangan mereka, tak lain untuk menyampaikan aspirasi dan menolak kebangkitan komunisme dan penyimpangan terhadap pancasila dan UUD 1945. Penanggungjawab aksi, Juhartono dalam kesempatan itu menegaskan, masyarakat Prabumulih tidak ingin Pancasila diutak-atik.

“Pancasila dan NKRI itu sudah harga mati,” tegasnya.

Selain itu, sambung Juhartono. Perubahan RUU HIP sangatlah bertentangan dengan ideologi pancasila. Betapa tidak, sila pertama yang berisikan ketuhanan yang Maha Esa akan diganti menjadi ketuhanan yang berbudaya.

“Sedangkan agama dan berbudaya tidak bisa digabungkan menjadi satu. Agama tetaplah Agama, yang mendasari semua aktivitas keagamaan,” terang Juhartono yang juga merupakan Ketua IKADI Kota Prabumulih itu.

Dalam kesempatan itu pula, Juhartono juga menuturkan GMPB menuntut agar partai pengusung RUU HIP dibubarkan dan diproses secara hukum. Dimana tuntutan itu juga masuk dalam penyataan 9 poin sikap GMPB.

Selain itu GMPB juga mendesak agar Badan Pengawas Ideologi Pancasila (BPIP) maupun aparat penegak hukum mengusut tuntas munculnya RUU HIP.

“Ya, karena dalam pasal-pasal di UU tahun 99 itu jelas bahwa ketika ada pihak-pihak yang merongrong keamanan negara mengakibatkan semacam kegaduhan maka ini harus diusut tuntas. Dan kita melihat sekarang di 34 provinsi semua bergerak karena merasa tidak nyaman, dan seharusnya petugas keamanan memeriksa dan mengusut ini kenapa terjadi,” ujarnya.

Tak sampai disitu, GMPB juga meminta Presiden untuk membubarkan BPIP. Terkait ini, Juhartono menambahkan bahwa alasan tersebut  sangatlah mendasar dimana BPIP dinilai terbukti tidak menjalankan tugas dan fungsinya.

“‘Kan BPIP dibentuk oleh pemerintah, sebagai badan pembina dan menjaga ideologi Pancasila,” cetusnya.

Itu artinya Pancasila harus dijaga, dibina. “Kenapa ketika ada hal-hal yang ingin mengusik Pancasila BPIP tidak bertindak, kenapa ada kasus seperti ini tidak  dilakukan pembinaan. Maka kami meminta BIPP  harus ditutup,” tegas Juhartono lagi.

Disinggung, bila ternyata RUU tetap dipaksakan dibahas, langkah apa yang akan dilakukan oleh GMPB, dengan tegas Juhartono menyampaikan bila pihaknya akan mendukung maklumat Majelis Ulama Indonesia (MUI) 34 provinsi.

“Bahkan MUI sudah memaklumatkan, kalau seandainya pemeirntah atau DPR ngotot akan melanjutkan pembahasan. Maka jangan salahkan kalau masyarakat kota Prabumulih khususnya, akan bergerak melakukan penolakan dimana-mana. Saya yakin yang menolak ini bukan hanya umat Islam tetapi yang namanya bangsa Indonesia yang cinta tanah air cinta Pancasila menolak RUU ini,” imbuhnya yang mengatakan sebanyak 5 agama di Kota Prabumulih menyetujui aksi tersebut.

Sementara itu, Ketua DPRD Prabumulih Sutarno yang menerima langsung kedatangan rombongan tersebut mengaku akan menyampaikan aspirasi ke DPR RI.

“Aspirasi terkait dengan RUU sudah disampaikan perwakilan seluruh ormas yang ada di Prabumulih telah disampaikan kepada kita dan akan diteruskan kepada DPR RI terkait dengan tuntutan dan apa yang menjadi inspirasi,” jelasnya.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah bersusah payah dann meluangkan waktu serta memberikan aspirasi setinggi-tinggi nya demi Pancasila.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Prabumulih H Ahmad Palo menambahkan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi masyarakat Prabumulih secara kelembagaan.

“Seluruh apa yang menjadi aspirasi akan kami sampaikan Dari DPRD Prabumulih. Dan melalui fraksi akan meneruskan masing-masing ke DPR RI,” tukasnya. (chy)

 

Komentar

Berita Lainnya