oleh

Mediasi Buntu, PT Gorbi Tantang Warga ke Pengadilan

MURATARA – Mediasi sengketa lahan PT Gorbi dengan Mulyadi warga Rawas Ilir, Kabupaten Muratara, berlangsung singkat. Lantaran kedua belah pihak tidak menemukan kata sepakat, kasus itu kemungkinan berlanjut hingga ke ranah hukum.

Informasi dihimpun, sengketa lahan antara PT Gorbi dengan Mulyadi warga Rawas Ilir, sudah mencuat sejak dua minggu lalu. Aksi itu berlanjut hingga ke pemortalan jalan perusahaan lalu mediasi di tingkat kecamatan hingga ke kabupaten.

Asisten I Pemda Muratara, Susyanto Tunut yang memimpin mediasi, Selasa (14/1) pukul 10.00 WIB, ruang bina Praja Pemda Muratara mengatakan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencari jalan tengah, antara permasalahan perusahaan dan warga.

“Namun kami tidak bisa memaksa, atau mengintervensi kedua belah pihak untuk menentukan kesepakatan. Karena kedua duanya mengaku memiliki lahan yang sama sama sah,” katanya.

Menurutnya, ada tiga point pembahasan di dalam rapat mediasi ini, seperti ganti rugi lahan sudah dilaksanakan atau belum. Masalah kelebihan ukur lahan belum diakui PT Gorbi dan terakhir masalah adanya perjanjian lisan yang belum direalisasikan.

Sementara itu, legal PT Gorbi, Gabriel mengungkapkan, pertemuan ini seharusnya bisa menjadi bahan edukasi. PT Gorbi menyatakan sikap, menolak semua tudingan dari pihak Mulyadi. Bahkan PT Gorbi sudah melaporkan secara resmi pihak Mulyadi ke Polisi terkait aksi pemortalan yang mereka lakukan terhadap jalan perusahaan.

“Jangan melakukan perlawanan hukum.  Masalah ganti rugi sudah selesai, kami ada bukti administrasi dan SPH. Ini bukan hanya masalah portal, kami minta Pemda juga mampu mengedukasi masyarakat,” katanya.

Gabriel menantang, jika pihak Mulyadi mengaku sebagai pihak yang benar, dia meminta yang bersangkutan bisa membuktikan kebenaran mereka di mata hukum, dengan berkas dan legalitas yang sah, dan bukan hanya sekedar omongan belaka.

“Silakan gugat kami ke pengadilan dan tempuh jalur hukum. Dalam ganti rugi lahan, perusahaan tidak mungkin akan membayar dua kali,” tegasnya singkat.

Perinsif perusahaan tidak pernah mengambil tanah warga tanpa melalui ganti rugi. Karena perusahaan juga di lakukan audit pemberkasan. “kami tidak akan mengganti lahan yang sudah di ganti rugi. Jika merasa ada yang tidak benar, silakan tempuh ke jalur hukum,” timpalnya.

Sementara itu, Edwardo pengacara Mulyadi, menuturkan lahan yang di ganti rugi PT Gorbi sepanjang 240 hektare dan ada kelebihan tanah 30 meter yang belum dibayar. Pemortalan yang terjadi, merupakan anti klimaks dari kebuntuan komunikasi antara warga dan perusahaan.

“Kami hanya luruskan, jangan sampai ada distorsi. Kami minta ada komunikasi yang shof, lahan itu belum di ganti rugi, karena memang ada kelebihan 30 meter,” katanya.

Awalnya pihak Mulyadi meminta pengukuran ulang secara bersama, namun langsung di tolak mentah mentah PT Gorbi, dengan alasan tidak ada keputusan pengadilan.

Menemui jalan mediasi buntu, pihak Mulyadi mengaku akan menuruti permintaan PT Gorbi, dan menempuh jalur hukum, terkait sengketa lahan itu.

Terpisah, Kapolres Muratara AKBP Adi Witanto melalui kasat reskrim AKP Dedi mengungkapkan, kedua belah pihak dipersilakan menempuh jalur hukum.

“Kalau itu ranah perdata silakan laporkan ke pengadilan, kalau ranah pidana silakan laporkan masalah pidana. Sehingga kami bisa melakukan tindakan, seperti memasang garis polisi, jika lahan sengketa itu mendapat status quo dari pengadilan,”tegasnya.(cj13)

Komentar

Berita Lainnya