oleh

Mediasi Serbubdo dan PT Lonsum Alot

MURATARA – Mediasi permasalahan Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Serbundo) dengan PT London Sumatera (Lonsum), di Kantor DPRD Muratara berlangsung alot. Para buruh menuntut pihak perusahaan segera membayarkan pesangon terhadap 400 lebih pekerja yang di PHK.

Wakil ketua komisi I DPRD Muratara, Amri Sudaryono saat membuka rapat mediasi bersama komisi I,II, II PT Lonsum dan Serbundo Jumat (14/8) sekitar pukul 13.30 WIB, megungkapkan.

Masalah buruh ini berkaitan dengan kesejahtraan rakyat. Kewajiban internal, eksernal dan sosial Ada kewajiban perusahaan untuk masyarakat secara internal, yaitu buruh yang bekerja dan anak istri mereka.

“Kami sudah keluarkan produk tentang Perda CSR, keikut sertaan perusaan membangun daerah. Banyak kejadian miris, internal belum dilakukan, tapi kewajiban sosial sudah di lakukan, ini opurtunis saya tidak mau seperti itu,” katanya.

Pihaknya menegaskan, hari ini harus ada gambaran jelas mengenai solusi dari permasalahan buruh dengan PT Lonsum di Muratara. Sementara itu, ketua Serbundo Muratara, Anton Simamora mengungkapkan, saat ini PT Lonsum telah banyak melakukan pelanggaran UU ketenaga kerjaan. “kami singkat saja, kami minta buruh yang 400 lebih di PHK itu di bayar pesangonnya,” tegasnya.

Sementara dari PT Lonsum Ahmad jahri,  HRD kantor palembang, menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi bersana Serbondo sudah melalui proses penyelesaian, seperti melalui PHI.

Dari mediasi terakhir ada sembilan point yang di anjurkan untuk dilaksanakan, ada beberapa point yang belum diselesaikan. “kami sudah semaksinal mungkin untuk menuntaskan masalah ini, tinggal dua point lagi yang belum diselesaikan. Diantara point 3 dan point 6,” tegasnya.

Saat mediasi terjadi perdebatan antara PT Lonsum dan Serbundo terkait point point yang sudah disepakati. Seperti point Putusan PHK yang menolak tes urine dan diberikan SP1,2,3 sudah memenuhi perjanjian kerja bersama. Kemudian anjuran point 6,  mengenai putusan PHK berstatus BHL, karena adanya perubahan kebijakan sistem harian kerja.

Setelah melakukan skorsing selama 15 menit, DPRD Muratara sepakat mengelyarkan rekomendasi agar PT Lonsum segera membayarkan pesangon sesuai dengan peraturan undang undang yang berlaku ke ratusan buruh yang di PHK.(cj13)

Komentar

Berita Lainnya