oleh

Melalui Dinas PU PR Pemerintah Kota Palembang Dukung Langkah GMMPT

SUMEKS.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mendukung langkah dari Gerakan Masyarakat Menolak Palembang Tenggelam (GMMPT), terkait hasil kajian dan solusi akan bencana banjir yang kerap menghampiri Kota Palembang.

Kepala Dinas PU PR Palembang, Ahmad Bastari menyatakan, Pemkot Palembang mendukung langkah GMMPT dan akan ikut turun ke lapangan untuk membantu merealisasikan daerah percontohan.

Wali Kota (Wako) Palembang tadi sangat mendukung, termasuk nanti akan ada kemungkinan bantuan dari swadaya pihak terkait dan para pakar yang terlibat. Jadi mereka (GMMPT) di awal ini survei dulu, nanti kita akan lihat hasilnya bagaimana. Kita beri mereka target untuk menyelesaikan rencana sekitar 3 bulan, lanjut 6 bulan dan diperpanjang mungkin setahun ke depan dengan tidak berhenti koordinasi dengan kami, dari hasil pertemuan tadi GMMPT menawarkan 9 Solusi banjir, namun hanya 5 yang disetujui Walikota Palembang ” ujar dia, usai bersama Wako Palembang menerima audensi dari GMMPT, Selasa (17/3).

Sementara, Sutinah Andaryani, selaku Ketua GMMPT mengatakan, pihaknya menyerahkan lima solusi dan rekomendasi untuk mengantisipasi bencana banjir di Kota Palembang,  di antaranya dengan membangun daerah percontohan.
“Sebelumnya ada 9 poin saran ke Pemkot, namun hanya 5 poin yang disetujui dan akan dikerjakan bersama, yaitu pembangunan bebas banjir yang sekarang jadi contoh di Kalidoni,” kata dia.

Ditambahkannya lagi, untuk tahap awal membangun lokasi percontohan,  hal yang perlu diperhatikan adalah pemetaan daerah dan survei. Sebab, nantinya kawasan percontohan tersebut akan diterapkan di semua 17 kecamatan di Palembang.

Proses dari lima poin solusi itu, adalah dengan menyediakan master plan penanganan banjir melalui pemetaan sistem drainase. Kemudian membentuk sistem peringatan dini bencana banjir, misal membuat alat yang dapat diandalkan untuk mendeteksi banjir yang terintegrasi kemudian melakukan pengelolaan dan pengendalian banjir secara menyeluruh (holistik), dengan pembagian kerja melibatkan pihak terkait, contoh PUPR, BBWS dan lainnya untuk membentuk satgas dan otoritas komando.

Serta optimalisasi dan modernisasi pengendalian sampah. Karena kalau dilihat dari tanah topografi Palembang yang mayoritas air, perlu ada peremajaan tumbuhan dan partisipasi masyarakat, bukan hanya pemerintah tetapi kesadaran diri menangani masalah banjir. “Jelasnya. (Nur)

Komentar

Berita Lainnya