oleh

Melanggar AD/ART, Musda HIPMI Sumsel Dinilai Cacat Hukum dan Ilegal

SUMEKS.CO – Kisruh rencana pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Sumatra Selatan (HIPMI Sumsel) yang akan dilakukan Sabtu (21/11) besok, di Hotel Excelton, ditanggapi salah satu Pengurus HIPMI Sumsel sebagai Musda cacat hukum dan illegal. Karena sejak awal banyak melanggar aturan dan AD/ART HIPMI.

“Sejak awal sudah terjadi kisruh, dan kekisruhan tersebut makin parah setelah pengambilan caretaker Musda HIPMI Sumsel oleh Badan Pengurus Pusat HIPMI,” ujar Feri Yuliansyah, Wakil Sekretaris Umum I BPD HIPMI Sumsel di Palembang, Kamis (19/11).

Menurut Feri, kekisruhan itu dimulai saat BPP HIPMI melakukan pengambil alihan (caretaker) pada saat proses musyawarah daerah sedang berlangsung, dan tindakan itu menurutnya tidak etis. Selanjutnya, ujar feri, yang lebih parah adalah pengurus caretaker BPD HIPMI Sumsel yang diketuai oleh Kemas Alfarizi Arsyad telah mengambil keputusan dan tindakan yang telah melampaui kewenangan dan tugasnya sebagai caretaker.

“Sangat aneh, caretaker dari pusat yang tugasnya untuk mengambil alih tugas pelaksanaan Musda HIPMI Sumsel bisa mengganti pengurus HIPMI kabupaten di Sumsel, yang telah resmi terbentuk, dengan menabrak aturan dan AD/ART HIPMI,” tegas Feri.

Menurutnya, tindakan pengurus caretaker yang telah mengganti pengurus HIPMI Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten OKU Selatan telah melampuai batas kewenangan dan memicu kekisruhan baru.

“Padahal BPC HIPMI Kabupaten Banyuasin dan OKU Selatan telah melaksanakan Musyawarah Cabang yang resmi beberapa bulan sebelumnya, dan telah memiliki Ketua Umum terpilih yakni Periadi Ketua HIPMI Banyuasin, dan Yodi Irianto sebagai Ketua OKU Selatan, eh tiba-tiba diganti. Ini jelas-jelas melanggar aturan dan membuat kekisruhan di Sumsel ini,” sesalnya.

Dijelaskannya, para senior dan para mantan pengurus HIPMI Banyuasin telah memprotes penggantian Ketua HIPMI Banyuasin secara tiba-tiba tersebut, apalagi ketua pengganti yang dipilih bukanlah pengurus HIPMI Banyuasin, melainkan pengurus HIPMI Kota Palembang. Namun hal ini tidak diindahkan oleh caretaker HIPMI Sumsel yang merupakan orang BPP HIPMI.

“Pengurus caretaker HIPMI Sumsel yang digawangi bidang OKK BPP HIPMI jelas-jelas telah menabrak aturan dan memicu kekisruhan yang lebih dalam terhadap pengurus HIPMI di Sumsel,” katanya lagi.

Menurutnya, ada tendensi untuk memuluskan calon tertentu dengan menabrak aturan dan mengganti pengurus HIPMI kabupaten/kota yang menolak aturan pengurus caretaker BPD HIPMI Sumsel yang telah melanggar AD/ART. Tidak cukup sampai disitu, lanjutnya, AD/ART juga ditabrak dalam penentuan jumlah suara peserta Musda HIPMI Sumsel, seperti BPC HIPMI Ogan Ilir, Muara Enim, dan PALI yang mendapatkan empat suara, dan Kabupaten Empat Lawang tiga suara, sementara yang lain hanya dua suara. Apakah sudah sesuai dengan AD/ART atau sengaja di-setting untuk memuluskan matrik pemilih.

“Masa iya, pengurus caretaker BPD HIPMI Sumsel yang notabene pengurus bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Pengurus Pusat HIPMI tidak paham aturan dan AD/ART, karena merekalah yang harusnya lebih paham aturan,” tambahnya.

Menurutnya, dari penentuan jumlah suara tersebut, hanya Kota Palembang yang bisa mendekati mendapatkan empat suara tersebut karena lebih aktif, namun jika membaca kembali AD/ART, bahkan sekelas Kota Palembang pun mungkin hanya mendapatkan tiga suara.

“Nah, kok HIPMI kabupaten/kota yang kurang aktif bisa mendapatkan empat suara? Apakah ini tidak aneh?,” pungkasnya.(ety)

Komentar

Berita Lainnya