oleh

Membangun Desa Peduli Gambut

PALEMBANG – Lahan gambut di Indonesia luasnya lebih dari 21 juta hektare. Sedangkan di wilayah Provinsi Sumsel sendiri sekitar 1,7 juta hektare. Tentunya ini menjadi tantangan sekaligus potensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini terungkap dalam Webinar Nasional bertema “Peluang dan Tantangan Kelembagaan Ekonomi Dalam Mendukung Pembangunan Pedesaan Gambut” yang diselenggarakan Badan Restorasi Gambut (BRG) dengan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (FE Unsri), kemarin (1/9).

Rektor Unsri Prof Dr Ir H Anis Saggaff MSCE saat membuka Webinar Nasional mengatakan, lahan gambut merupakan salah satu tipe ekosistem lahan basah dengan potensi sumber daya hayati yang potensial utntuk dikembangkan sebagai sistem pendukung kehidupan. Lahan gambut memberikan beberapa pelayanan ekologi, ekonomi dan sosial.

“Apalagi lahan gambut memiliki arti penting karena merupakan sistem penyangga hayati dan berfugnsi sebagai salah satu jenis lahan basah. Maka pengelolaaannya perlu dilakukan secara tepat dan terpadu, serta pengendali iklim global,” katanya.

Namun, saat ini ada tantangan menghadang. Karena ada sebanyak 2.945 desa/kelurahan yang berada di lahan gambut. Hampir separuhnya berada di lahan restorasi gambut dan kondisi perekonomian desa-desa/kelurahan tersebut tertinggal.

“Karenanya pengelolaaannya berbasis ekonomi, namun tidak melanggar hukum dalam pengelolaannya,” kata Anis Saggaff.

Sementara itu, Kepala BRG Ir Nazir Foead MSc menambahkan, hingga Agustus 2020, kasus kebakaran lahan gambut di indonesia jauh berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. “Bahkan kurang dari separuhnya dari tahun sebelumnya,” kata Nazir Foead didampingi Myrna A Safitri, deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dam Kemitraan BGR.

Tentunya, lanjut Nazir, semua itu hasil kerja keras pemerintah yang didukung para stakeholder dan masyarakat. “Padahal pada tahun ini kasus kejadian kebakaran lahan di beberapa negara lain cukup banyak dengan cakupan lahan yang luas. Seperti yang terjadi di Brazil, Australia, Amerika Serikat, Spanyol, dan lainnya,” katanya. Karena itu, upaya keras pemerintah tersebut patut diapresiasi.

Lebih jauh dikatakan Kepala BRG Nasir Foead mengatakan, pihaknya telah melakukan penanganan dan tata kelola lahan gambut agar bermanfaat bagi masa depan masyakarat Indonesia. Seperti pembasahan lahan dengan memberikan sumber air yang cukup, revitalisasi dengan menjaga kelembaban lahan dengan tanaman, serta penguatan ekonomi masyarakat yang tinggal dan hidup di kawasan lahan gambut.

“Pelatihan dan kerjasama dengan berbagai pihak tersebut diharapkan dapat membuahkan hasil dan mendorong kemajuan serta menjadikan Indonesia Maju dan Indonesia Unggul,” paparnya.

Ditambahkan Myrna A Safitri, untuk mendorong perekonomian masyarakat yang bermukim di kawasan lahan gambut, pihaknya sejak beberapa tahun lalu telah membentuk 590 Desa Peduli Gambut (DPG). Ini berarti hampir separuh dari total desa yang berada di kawasan lahan gambut. Sebanyak 81 Desa Peduli Gambut berada di wilayah Sumsel. “Total lahan gambut di wilayah desa sebesar 4,6 juta hektare,” bebernya.

Untuk memperkuat ketahanan lingkungan dan ekologi di DPG, sebut Myrna, berbagai langkah dan program dilakukan. Seperti melakukan penempatan fasilitator di DPG sebagai pendamping desa dan komunitas, pemetaan sosial, ekonomi dan spasial atau profil DPG, penguatan institusi lokal DPG, penguatan inovasi pengetahuan lokal dan teknologi tepat guna.

“Diharapkan nantinya dapat berkembang menjadi ketahanan ekonomi sehingga ada peningkatan status DPG. Seperti dari berstatus desa berkembang menjadi Desa Maju,” bebernya.

Sedangkan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki diwakili Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Eddy Satriya menerangkan, situasi ekonomi Indonesia dalam masa berat karena pandemi Covid-19. Hal ini butuh kerjasama dan dukungan semua pihak untuk saling berperan dan bangkit dari tanda-tanda bakal mengalami resesi.

Namun, sebut Eddy Satriya, diantara negara-negara lain anggota G-20, pertumbuhan ekonomi mengalami -5-3. Karena di negara-negara lainnya bisa lebih dari -10 persen. Karenanya, bila tidak semua potensi ekonomi bangsa dikerahkan, tentu akan menjadi lebih berat untuk cepat pulih. Baik kecil maupun besar. Seperti koperasi dan UMKM di desa-desa. Termasuk yang berada di lahan gambut.

“Padahal usaha mikro sangat mendominasi perekomian ekonomi RI. Karena pelakunya lebih dari 1 juta orang,” urainya.

Dikatakannya, total koperasi di RI sebanyak 123.048 unit yang terbesar ada di Pulau Jawa dan Sumatera. “Total pengelolaan volumeusaha koperasi di Indonesia mencapai Rp154 triliun,” tandasnya. Tetapi karena pandemi Covid-19 kegiatan ekonomi pelaku koperasi dan UMKM ikut terkena dampaknya. Sehingga berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi dan membantu pelaku koperasi dan UMKM. Seperti insentif pajak, relaksasi dan restrukturisasi kredit, perluasan pembayaran pinjaman, digitalisasi pemasaran, dan bantuan langsung tunai (BLT) berbasis data by name by addrress.

Pada kesempatan itu, juga ditampilkan kesaksian perwakilan BUMDes Wiraguna dari Desa Ganesha Mukti, Kabupaten Banyuasin, yang diwakili oleh pembinanya, Tumon. Padahal, Desa Ganesha Mukti dalam status berkembang dan BUMDes nya didirikan pada 17 Januari 2019. Produk jualnya berupa alat-alat pertanian dan hasil dan pendukung produk pertanian, agen keuangan bank BUMN, kerajinan tangan, dan lainnya. Sedangkan peserta Webinar Nasional ini dari berbagai daerah di Indonesia. (adv)

Komentar

Berita Lainnya