oleh

Menata LRT Sumsel

-Nasional-1.278 views

Oleh:

Djoko Setijowarno

MEMBANGUN transportasi umum adalah membangun sistem dan peradaban. Seperti membangun sistem transportasi umum berupa penyediaan sarana dan prasarana, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), pola operasi, dan externality.

Keempat hal tersebut harus bersinergi satu sama lain untuk membangun layanan transportasi umum yang andal sehingga dapat melayani kebutuhan mobilitas masyarakat luas. Adapun membangun peradaban artinya mengajak publik beralih dari kendaraan pribadi agar mau menggunakan transportasi umum. Hal ini bertujuan supaya publik menjadi terbiasa menggunakan transportasi umum dalam aktivitas mobilitas kesehariannya.

Sekarang ini, berkembang isu urban transport dan safety road yang semakin mengemuka. Setidaknya, ada tiga hal yang harus dilakukan untuk tersedianya transportasi umum (public transport), jalur kendaraan tidak bermotor (unmotorrized), yakni jalur pejalan kaki, jalur sepeda, dan TDM (transport demand management). Dalam memenuhi hal tersebut, tentunya tidak meninggalkan kepentingan sahabat disabilitas.

Light Rail Transit (LRT) adalah salah satu transportasi umum jenis kereta yang merupakan bagian prasarana dan sarana dalam sistem transportasi umum. Salah satu keunggulan kereta adalah daya angkutnya massal. Tetapi angkutan ini juga memiliki kelemahan, yakni tidak door to door (dari pintu ke pintu). Setiap pengguna transportasi umum pasti pejalan kaki. Oleh sebab itu, perlu disediakan trotoar dan jalur sepeda. Bagi warga yang mau menggunakan sepeda, dekat stasiun atau halte, tersedia parkir sepeda. Beberapa kota di mancanegara telah menyiapkan program bike sharing. Pengguna transportasi umum dapat menyewanya atau disediakan secara gratis. Sepeda sudah tersedia di dekat stasiun atau halte. Saat ini, juga telah tersedia transportasi umum memadai yang menjangkau seluruh kawasan perumahan dan permukiman. Selain itu, juga ada jalur non-motorized.

Di sisi lain, target pengguna transportasi umum saat ini belum tercapai. Adapun cara yang bisa dilakukan untuk mencapai terget tersebut yakni dengan melakukan TDM.

TDM dapat berupa ganjil genap, tarif parkir tinggi, lahan parkir terbatas di pusat kota, ERP, pajak kendaraan bermotor progresif, dan lainnya. LRT Sumatera Selatan merupakan permintaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan. Memang, saat itu, momennya sungguh sangat tepat, yakni menjelang perhelatan pesta olahraga akbar, Asian Games XVIII, yang memerlukan kelancaran baik atlet maupun official. Tentunya, juga bagi warga Kota Palembang dan sekitarnya yang ingin menyaksikan kegiatan olahraga internasional yang terpusat di Jakabaring Sport Center (JSC) tersebut.

Sekitar tahun 2012, sudah pernah dilakukan studi kelayakan angkutan kereta untuk Kota Palembang. Kala itu, direkomendasi jenis kereta monorel enam jalur dengan pertimbangan pembangunan pemerataan di luar Pulau Jawa. Sementara sebelumnya, sudah ada rencana membangun LRT dan trem di Bandung dan Surabaya yang ditunda. Akhirnya, ditetapkan pembangunan Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan sepanjang 23,4 km dilengkapi 13 stasiun dan 24 unit kereta. Total dana yang dihabiskan untuk proyek ini sekitar Rp12,5 triliun, termasuk pembangunan depo kereta. Rata-rata, Rp37 juta dollar AS per kilometer atau setara Rp484 miliar. Jalur tersebut membentang dari Bandara Sultan Mahmud Badarudddin II hingga kawasan Kompleks Olahraga Jakabaring yang melintasi Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir (OI).

Selama perhelatan Asian Games XVIII, beberapa waktu lalu, tidak terjadi kemacetan berarti di Kota Palembang. Sebagai kota metropolitan, Kota Pempek ini sering mengalami kemacetan di beberapa ruas jalan. Samahalnya dengan kota lain di Indonesia, penggunaan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, cukup tinggi.

LRT Sumatera Selatan sangat membantu warga yang hendak hilir mudik menikmati pertandingan dan perlombaan yang diselenggarakan. LRT Sumatera Selatan selain dibangun sebagai transportasi umum perkotaan, juga berfungsi sebagai kereta bandara. Oleh sebab itu, harga tiketnya terdiri dari dua jenis, yakni Rp5 ribu untuk perjalanan perkotaan dan Rp10 ribu untuk perjalanan yang berasal atau menuju bandara.

Pemerintah mengoperasikan LRT sebagai kereta perintis untuk 6 bulan di tahun 2018 yang mendapat subsidi sebesar Rp126 miliar. Untuk tahun 2019, pemerintah sudah menyiapkan Rp300 miliar. Setiap tahun akan dievaluasi dan diharapkan besaran subsidi menurun.

Sayangnya, setelah perhelatan Asian Games XVIII selesai, jumlah penumpang LRT menurun drastis. Seolah kereta ini berfungsi sebagai kereta wisata yang layak hanya dioperasikan saat hari libur atau akhir pekan. Data menunjukkan, saat weekday, kisaran ada 3.000-4.000 penumpang dan weekend kisaran 6.000-8.000 penumpang. Padahal, target penumpang sekitar 30 ribu per hari. Masih sangat jauh dari target.

Berkurangnya pengguna LRT ini sudah dapat diduga sejak awal. Hal ini disebabkan belum tersedianya angkutan lanjutan atau pengumpan (feeder). Jalur trotoar belum terbangun semua di sepanjang jalur LRT. Park and ride di setiap stasiun tidak dapat disediakan, mengingat ketersediaan lahan yang terbatas.

Beberapa upaya dilakukan untuk menaikkan minat masyarakat menggunakan LRT. Seperti rerouting Bus Umum Trans Musi, menambah atau memperpanjang rute hingga menjangkau kawasan perumahan dan permukiman di Kota Palembang. Di sisi lain, transportasi umum di Kabupaten Ogan Ilir juga harus segera dibenahi. Pemprov Sumsel dapat memfasilitasi ini. Subsidi tidak hanya untuk LRT, akan tetapi juga dapat diberikan pada transportasi umum berbasis jalan raya (bus).

Trotoar tentunya harus dibangun di sepanjang jalur LRT. Selain itu, di setiap stasiun LRT juga tersedia halte bus. Park and ride dapat disediakan di stasiun yang terletak di pinggir kota. Pemerintah membangun infrastruktur transportasi tidak mengenal istilah untung atau rugi. Namun, harus dilihat besaran yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya infrastruktur transportasi, diharapkan pengembangan wilayah dan ekonomi semakin meningkat ke depannya.

Program LRT Sumatera Selatan masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN), dapat juga duduk bersama antara kementerian atau lembaga (Kemenko Maritim, Kemenko Ekonomi, Kemen Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, dan Kemen LHK) terkait untuk mengevaluasi bersama.

Kasus LRT Sumatera Selatan menjadi pelajaran berarti ketika membangun kereta perkotaan di luar Jabodetabek. Kesepakatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk berbagi kewajiban harus dituangkan dalam perjanjian tertulis (MoU). Hal ini agar jika ada pergantian kepala daerah, program masih tetap terus berlanjut.

Jumlah penumpang atau pengguna LRT Sumatera Selatan masih dapat ditingkatkan. Ada peluang menambah jumlah pengguna asal kepala daerah memiliki kemauan politik (political will). (*)

*) Penulis adalah Anggota Kelompok Bidang Riset dan Advokasi MTI

 

Komentar

Berita Lainnya