oleh

Mendagri Kirim Radiogram Pastikan THR Cair

-Nasional-408 views

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo kembali memastikan pemberian Tunjangan Haro raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi PNS daerah. Bahkan ja telah mengirimkan dua radiogram kepada para kepala daerah untuk gubernur dan bupati/walikota.

Dua radiogram itu yakni Radiogram kepada Gubernur dengan Nomor 188.31/3890/SJ dan kepada Bupati/Walikota188.31/3889/SJ tertanggal 15 Mei 2019. Radiogram tersebut untuk mempercepat realisasi Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke 13 (tiga belas) yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas dan Peraturan Pemerintah  Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari raya kepada PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

“Kemendagri mendorong kepada Daerah untuk dapat segera merealisasikan THR dan Gaji ke 13. Seharusnya tidak ada permasalahan di tingkat Daerah karena anggaran sudah disiapkan dalam APBD Tahun 2019 sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019”, jelasnya.

Teknis pembayaran THR kini tidak menemui kendala lagi lantaran dalam PP tersebut sudan dirubah menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), yang mana sebelumnya menggunakan Peraturan Daerah (perda) yang memakan waktu lama untuk pengesahannya.

Gaji dan tunjangan ke-13 sebagaimana yang dimaksud dibayarkan pada bulan Juni 2019 sedangkan pembayaran THR dibayarkan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah.

Sementara itu Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) meyakinkan bahwa THR bakal dicairkan pada 24 Mei mendatang. Ketua Apeksi Airin Rachmy Diany menuturkan sementara ini tidak ada anggota Apeksi yang mengaku kesulitan membayar THR. Memnag sebelumnya karena pencairan harus menggunakan perda, maka dapat terancam keterlambatan. Namu saat ini sudaj ada payung hukum melalui perkada.

“Kalau yang belum punya perda maka bisa mmebuat perwal (peraruran walikota) atau perbup (peraturan bupati). Dan seharusnya tidak ada masalah lagi, karena sudah ada payung hukum,” jelasnya.(ran)


Komentar

Berita Lainnya