oleh

Menhub BKS Tinjau Lahan Pelabuhan Samudera Tanjung Carat, Gubernur Pastikan Lahan Clear

SUMEKS.CO, PALEMBANG – Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Budi Karya Sumadi, Sabtu (20/2). Melakukan peninjauan sekaligus pembahasan detil terkait Pembangunan Pelabuhan Samudera Tanjung Carat, Banyuasin. Bersama Gubernur Sumsel, H Herman Deru, Bupati Banyuasin, Askolani Jasi. Dan seluruh stakeholder terkait.

Pada peninjauan ini, Menhub RI, Budi Karya Sumadi (BKS) terfokus untuk memastikan soal kepemilikan lahan dan sedimentasi pelabuhan samudera yang berada diwilayah Kawasan Ekonomi Khusus, Tanjung Api-api (KEK TAA).

“Makanya hari ini kita ingin kunjungi tempat yang akan dijadikan salah satu sub Pelabuhan di Indonesia yakni Tanjung Carat,” kata BKS.

Sekaligus, Sambung BKS, kedatangan tersebut atas perintah Presiden RI, Joko Widodo. Presiden menginginkan pembangunan pelabuhan tersebut dapat dimulai pada tahun ini juga dan selesai tahun 2023.

“Setidaknya waktu sekitar 2 tahun untuk menyelesaikan semua proses pembangunan, akan dioptimalkan, koordinasi antar pihak harus konktet untuk ini,” imbuhnya.

Bertindak sebagai pimpinan rapat tersebut, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru memaparkan secara seksama desain rencana pembangunan pelabuhan, sebelum melakukan pengecekan dilokasi pelabuhan.

Deru memastikan bahwa lahan seluas 461 hektare yang disiapkan untuk pembangunan pelabuhan Tanjung Carat saat ini sudah berstatus clean and clear. “Akses jalan ke Pelabuhan sudah dalam pengerjaan, sepanjang 7 Km. Termasuk 600 meter dari bibir pelabuhan sudab terbuka,”

dalam paparannya di hadapan Menhub RI, tersebut Deru menegaskan pihaknya telah oebih dulu menyelesaikan status lahan pelabuhan, yang memang sangat penting ini. “Sejak tahun 2016 Kemenhub sudah menetapkan Rencana Induk Pembangunan (RIP) terkait pembangunan pelabuhan tersebut, sekarang semua urusan sudah clear,” tambahnya.

Bahkan, sambungnya, dalam Fisibility Study yang telah dibuat PT Pelindo tanah ini termasuk area penggunaan lain yang telah diberikan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) sesuai surat no 806 Tahun 2014.

“Dimana terdata ada seluas 600 Ha lahan yang kemudian dipotong untuk kebutuhan jalan sehingga luas lahan bersih menjadi 461 hektare,” pungkasnya. (Bim/Ril)

Komentar

Berita Lainnya