oleh

Menkeu Apresiasi OKI yang Tak Melulu Habiskan APBD

SUMEKS.CO, OKI – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) banyak yang belum fokus digunakan untuk memperbaiki layanan dan menyelesaikan prioritas kebutuhan daerah.

Anggaran daerah paling banyak dihabiskan untuk administrasi dan birokrasi sehingga tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Meski begitu, ia mengapresiasi kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumsel karena anggaran infrastrukturnya cukup besar yaitu 25 persen.

“Saya harap ini akan meningkat lagi,” kata Sri Mulyani dalam acara Pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Rapat Kerja Nasional Apkasi, yang juga dihadiri Bupati OKI, H Iskandar, Sabtu (19/6) lalu.

Di kesempatan itu Sri Mulyani mewanti-wanti kepala daerah agar benar-benar melihat dan mempelajari bagaimana meredesain program dan kegiatannya. Sehingga uang APBD benar-benar bisa berasa dan berdampak positif bagi masyarakat.

“Indikator yang menjadi masalah yaitu porsi belanja pegawai yang sangat besar sekitar 32,4 persen dari rata-rata APBD atau Rp 385 triliun” ungkapnya sebagaana dilansir dari situs resmi Kemenkeu.

Jika dibandingkan dengan APBN, porsi belanja untuk pegawai hanya sekitar 16 persen, sehingga belanja yang lain bisa dipakai untuk membangun infrastruktur seperti sanitasi, air bersih, untuk jembatan, dan sekolah.

“Itulah pentingnya memprioritaskan yang benar bagi belanja. Kalau sebagian besar belanja hanya untuk pegawai, dan kemudian pegawai tersebut hanya membuat kegiatan bagi mereka saja anggaran APBD yang sekitar Rp 800 triliun hasilnya sangat minimal bagi masyarakat kita,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menerangkan terlihat deviasi anggaran APBD lebih tinggi di beberapa daerah. Sebagai contoh Kabupaten Bangkalan yang 50 persen anggaran ABPD habis untuk belanja pegawai. Sedangkan belanja pegawai paling rendah di Kabupaten Berau sebesar 22 persen. Secara keseluruhan rata-rata APBD kabupaten sebanyak 33,5 persen anggaran digunakan untuk belanja pegawai.

Komentar

Berita Lainnya