oleh

Menkumham Bakal Disomasi Jika Putusan MA Soal PP Pengetatan Remisi Koruptor Tak Dijalankan

SUMEKS.CO, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Pas) berjanji menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA).

Itu terkait dengan membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012, atau yang dikenal dengan PP Pengetatan Remisi Koruptor.

Ditjen Pas sudah membentuk tim dan sedang mempelajari amar putusan dimaksud. Selanjutnya akan menyusun perubahan peraturan menteri sebagai aturan pelaksanaan pemenuhan hak remisi, asimilasi maupun integrasi.

Menurut Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pas Kemenkumham, Rika Aprianti, berdasarkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil pada Pasal 8 ayat 2.

Yang mengatur tentang Pelaksanaan Putusan Uji Materi, disebutkan bahwa pemerintah masih memiliki waktu 90 hari terhitung dalam menyikapi pencabutan PP 99.

“Terhitung sejak 28 Oktober 2021 hingga 28 Januari 2022, untuk menyusun kembali perubahan Permenkumham No 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat,” ujarnya, Senin (22/11/2021).

Komentar

Berita Lainnya