oleh

Menteri Diperbolehkan Debat dalam Rapat, Dilarang Ramai di Luar

-Nasional-120 views

SUMEKS.CO – Kabinet Indonesia Maju untuk pertama kali menggelar rapat paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10). Presiden Joko Widodo meminta para menteri dan pejabat setingkat menteri bekerja sama dalam satu tim. Kepala negara tidak ingin ada menteri yang berjalan sendiri-sendiri. Karena itu, Menko punya hak veto.

“Kerja kita adalah kerja tim, bukan kerja menteri per menteri. Bukan kerja sektoral,” tegas Jokowi. Menurutnya, dalam membangun Indonesia, kementerian dan lembaga tidak dapat bekerja sendiri-sendiri serta tidak boleh mengedepankan ego-sektoral. Semua kementerian akan dikoordinasi oleh kementerian koordinasi (Kemenko) di atasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkap ada mantan menteri yang ternyata tidak pernah datang ke suatu kementerian koordinasi. “Bagaimana bisa mengkonsolidasi, bagaimana bisa berkoordinasi, jika diundang rapat oleh menko tidak pernah hadir,” terang Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Dia juga menekankan visi misi ke depan yang dibawa kementerian adalah visi misi Presiden bersama Wakil Presiden. Karena dalam lima tahun lalu, lanjutnya, ada satu, dua, tiga menteri yang belum paham.

Selain itu, para menterinya diminta menyelesaikan persoalan dalam rapat hingga tuntas dan kompak. Sebab, dalam setiap rapat, baik paripurna, ratas, rapat internal, ada payung hukumnya. “Kalau sudah diputuskan di rapat, jangan sampai di luar masih diributkan lagi. Silakan ramainya dalam rapat saja. Mau debat di dalam rapat, saya dengarkan. Tetapi kalau sudah diputuskan, dengan segala risiko harus kita laksanakan,” ucapnya.

Apabila ada perubahan dan kondisi tertentu, bisa ditarik lagi dalam rapat internal atau rapat terbatas. Sebelum menutup rapat, Jokowi kembali mengingatkan para menteri tidak melakukan korupsi. Para menteri harus menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya pencurian uang negara.

Terkait masalah koordinasi, Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan saat ini Menko diberi izin oleh Presiden untuk memveto segala kebijakan atau peraturan kementerian yang saling berlawanan. “Menko kata Presiden, punya hak memveto kebijakan atau peraturan-peraturan menteri yang dianggap bertentangan dengan kebijakan-kebijakan menteri lain. Atau bertentangan dengan visi Presiden dan sebagainya,” jelas Mahfud di Istana Negara, Jakarta Kamis (24/10).

Menurutnya, Presiden meminta seluruh kementerian mengerjakan visi dan misi Presiden dan Wapres yang dituangkan dalam Nawacita atau sembilan program pembangunan. Sejumlah kementerian koordinator akan mengawal kerja tim para menteri. “Tugas menko mengawal, mengkoordinasikan, menarik yang terlalu cepat, mendorong yang terlalu lambat. Sehingga team work itu tampak dan sejalan dengan visi presiden-wapres,” paparnya.

Terkait hak veto Menko, Mahfud mengatakan jika ada kebijakan yang berbenturan, maka akan dilaporkan ke Presiden untuk kemudian diveto oleh menko. “Kalau sudah gamblang, masa apa-apa lapor. Kalau masih complicated apakah ini bertentangan satu sama lain, apa ini tidak sesuai dengan kebijakan Presiden, kita bicarakan dulu,” terangnya.

Sementara itu, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai pembagian kursi menteri bagi partai politik koalisi Jokowi-Ma’ruf telah sesuai dengan asas proporsionalitas perolehan parpol pada Pemilu 2019. “Empat partai yang memiliki suara terbesar dalam koalisi Jokowi-Ma’aruf seperti PDIP, Golkar, PKB, dan Nasdem layak mendapatkan lebih dari dua kursi di kabinet,” kata Arfianto di Jakarta, Kamis (24/10).

Menurutnya, pembagian kursi bagi parpol koalisi tersebut sangat wajar. Karena perolehan suara masing-masing partai pada Pemilu 2019 dan kerja partai dalam memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Selain itu, dia meyakini masuknya Gerindra dalam kabinet tidak akan memperlemah mekanisme check and balances. “Pada praktiknya, partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi, dapat saja berbeda pandangan dengan pemerintah dalam suatu pembahasan undang-undang maupun kebijakan lainnya di parlemen,” terangnya. (rh/fin)

Komentar

Berita Lainnya