oleh

Menteri Lingkungan Malaysia Didesak Mundur, Suaminya Terlibat Karhutla?

KUALUMPUR – Menteri Energi, Sains, Teknologi, Lingkungan, dan Perubahan Iklim Malaysia Yeo Bee Yin, yang belakangan ini terbilang lantang meneriakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, kini tengah menjadi sorotan oleh publiknya sendiri.

Mengapa ? Pasalnya, suami Yeo yakni, Lee Yeow Seng merupakan CEO IOI Group Bhd, perusahaan yang salah satu unitnya bergerak di bidang perkebunan sawit di Indonesia. IOI Corporation disebut-sebut, sebagai salah satu perusahaan yang diduga kuat terlibat dalam karhutla.

Setelah terungkapnya kasus tersebut, Yeo didesak mundur oleh kalangan oposisi pemerintah untuk menghindari konflik kepentingan terkait masalah ini. Desakan mundur di antaranya disampaikan Ketua Pemuda MCA Nicole Wong.

Namun, desakan itu ditolak oleh Yeo. Ia menyatakan, akan menyerahkan sepenuhnya pengungkapan kasus perusahaan Malaysia yang terlibat dalam karhutla kepada otoritas di Indonesia.

“Pemerintah Indonesia harus terlebih dahulu menyelidiki masalah ini dan menindak perusahaan apa pun yang dinyatakan bersalah, tanpa pandang bulu,” kata Yeo dikutip dariThe Star.

“Saya berharap, daripada mengkritik, oposisi dapat memberikan ide konstruktif untuk menyelesaikan masalah serupa di masa depan. Kondisi ini telah terjadi selama puluhan tahun, kami menyambut baik gagasan dari pemerintah atau pihak oposisi,” tambahnya.

Yeo juga mengatakan, pemerintah saat ini sedang menyusun aturan baru yakni Undang-Undang Polusi Lintas Batas, di mana warga Malaysia yang menyebabkan polusi di luar negeri bisa diseret ke meja hukum.

“Undang-Undang Polusi Lintas Batas akan berlaku bagi perusahaan maupun individu. Kami sedang mempersiapkan kebijakan dan akan membawanya ke Kabinet untuk disetujui. Setelah disetujui, draft akan disiapkan,” ungkapnya.

Yeo bahkan, akan mendesak Kejaksaan Agung (AGC) untuk mempercepatnya. Sebab kata dia, biasanya butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk mengesahkan UU baru. “Kami akan bekerja sama dengan AGC begitu kami menerima persetujuan dari Kabinet,” ujarnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel 52 perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Dari jumlah tersebut, terdapat 14 perusahaan asing milik Singapura dan Malaysia yang juga terlibat.

Dari 14 diantaranya, ada empat perusahaan Malaysia yang disalahkan karena menyebabkan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Mereka menggunakan metode tebang dan bakar untuk membuka lahan. (der/fin)

Komentar

Berita Lainnya