oleh

Menyangkal, Titis Pesimis Johan Anuar Bebas

 

SUMEKS.CO, PALEMBANG – Majelis hakim Tipikor Palembang diketuai Erma Suharti SH MH kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan pemakaman dengan terdakwa Wakil Bupati Kabupaten OKU non aktif Johan Anuar, Selasa (27/4). Sidang beragenda pembacaan pembelaan terdakwa atas tuntutan JPU KPK RI secara tertulis.

Dalam pledoi setebal lebih kurang 500 halaman tersebut, terdakwa pada intinya menyangkal seluruh tuntutan JPU KPK RI untuk seluruhnya. Penasihat hukum terdakwa Titis Rahmawati SH MH, berpendapat Johan Anuar tidak ada hubungan sama sekali dengan perkara terdahulu.

“Jadi dakwaan dan tuntutan itu kami sangkal berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dari awal Johan Anuar ditetapkan sebagai tersangka ini seperti dipaksakan saat akan menjelang pilkada, kental dengan unsur politisnya,” kata Titis, dikonfirmasi Rabu (28/4).

Dalam poin kedua Pledoi yang dibacakan, Titis menyebutkan bahwa kerugian negara dalam kasus lahan kuburan itu sudah ada yang memulihkan dalam perkara terdahulu. “Soal kerugian negara dalam pledoi kami sampaikan sudah ada yang memulihkan, tetapi kenapa sekarang ditetapkan dan dihitung kembali atas terdakwa klien kami,” ungkap Titis.

Namun, usai pembacaan Pledoi yang berjalan kurang lebih delapan jam ini, Titis mengaku pesimis bahwa kliennya Johan Anuar dapat dibebaskan dari jerat hukum. Pasalnya Majelis Hakim pada Selasa pekan depan langsung memutus perkara ini.

“Butuh 10 hari bikin pledoi sebanyak itu, namun nyatanya minggu depan majelis akan langsung memutus perkara ini. Jadi kami yakin tidak ada keadilan untuk klien kami. Apalagi tuntutan JPU 8 tahun sangat tinggi dan dicabut hak politiknya Johan Anuar,” jelas Titis.

Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK RI Januar Dwi Nugroho SH MH, mengatakan pihaknya tetap optimis bahwa majelis hakim Tipikor sependapat terhadap tuntutan yang dibacakan saat sidang sebelumnya.

“Menanggapi pledoi dari penasehat hukum terdakwa secara lisan kami sampaikan pada majelis hakim intinya tetap pada tuntutan dan langsung ditanggapi penasihat hukum tetap pada pembelaan,” ujar Januar.

Pada persidangan sebelumnya, terdakwa Johan Anuar diganjar JPU KPK RI dengan pidana penjara selama 8 tahun serta menuntut agar majelis hakim mencabut Hak Politik terdakwa. Atas dugaan korupsi pengadaan lahan makam di Kabupaten OKU anggaran tahun 2013 patut diduga telah terjadi kerugian keuangan negara senilai Rp5,7 Miliar. (Fdl)

Komentar

Berita Lainnya