oleh

Minta Audit Dana Uji Kompetensi PHL

-Sumsel-100 views

PRABUMULIH – Perwakilan Pemuda Pancasila (PP) Prabumulih dan Aliansi Prabumulih Menggugat (APM) mendatangi kantor DPRD Prabumulih, kemarin (13/1) sore. Diterima Wakil Ketua DPRD H Ahmad Palo dan beberapa anggota lain, perwakilan ini menyampaikan aspirasi di ruang rapat lantai dua DPRD Prabumulih.

Ketua APM Prabumulih, Adi Susanto menyebutkan pihaknya melakukan diskusi dan meminta difasilitasi oleh DPRD soal uji kompetensi PHL. “Karena sorotan di masyarakat tidak transparan,” jelasnya.

Pihaknya pun tak menapik dari hasil diskusi hampir bertemu titik permasalahan dan maksud tujuan dimana seluruh PHL akan dianulir oleh pimpinan. Kendati pihaknya masih tetap ingin dihadirkan OPD (organisasi perangkat daerah) karena ada program yang harus diketahui dan dikaji amlnggota DPRD. “Bukan mengintimidasi OPD tapi ingin jawaban itu didengar wakil rakyat dan mereka (DPRD, red) mengaku siap memfasilitasi APM dan Pemuda Pancasila dipertemukan dengan OPD,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan masalah anggaran pelaksanaan uji kompetensi. Biasanya ada laporan pertanggungjawaban dan sedikit apapun anggaran harus disetujui DPRD. Katanya sudah pernah dianggarkan di 2019 tapi pihaknya mengaku belum melihat judul anggaran tersebut.

“Kalau anggaran itu berjudul pembinaan kok ada kompetensi,” tegasnya seraya menyebut pemerintah itu bukan menambah angka pengangguran melainkan harus menciptakan lapangan pekerjaan.

Dilanjutkan pria yang pernah menjabat anggota DPRD itu, sistem dan tatanan harus dikaji benar-benar jangan sampai mendapat tuaian dan hujatan dari masyarakat. “Tes uji kompetensi terkesan hanya formalitas itu yang sangat disayangkan karena menggunakan anggaran pemerintah,” sesalnya seraya menyebut pihaknya tetap memantau dan mengawasi karena tidak mau masyarakat ditakuti dan dibohongi.

Wakil Ketua DPRD, H Ahmad Palo menyebutkan kedatangan PP dan APM melakukan diskusi terkait penerimaan seleksi PHL dan pihaknya sangat mengapresiasi hal itu. “Artinya masih ada masyarakat peduli terhadap jalannya pemerintahan yang kurang tepat dan kurang pas,” sebutnya.

Meskipun, pada akhirnya mereka hampir menerima tuntutan mereka. Kendati demikian aliansi pemuda ini masih ingin mendengar penjelasan komprehensif dari OPD dan pihaknya selaku wakil rakyat akan memfasilitasinya.

“Intinya beberapa hal tadi kita sudah mencoba klarifikasi ke Pemkot dan yang tidak lulus dianulir artinya diterima tapi dengan beberapa mekanisme di Pemkot,” jelasnya.

Terkait permintaan yang mempertanyakan anggaran dan menginginkan untuk diaudit? Palo mengaku akan koordinasi dengan pimpinan lain. Yang jelas, kata dia. Proses anggaran pasti menggunakan APBD, kalaupun tidak teranggarkan sebelumnya namun kalau masih di dalam nomenklatur yang sama pemerintah bisa menggeser anggaran.

Hanya saja pihaknya juga menyesalkan uji kompetensi itu yang artinya Pemkot dalam hal ini BKPSDM dan Sekda merencanakan itu kurang baik. “Kenapa harus ada seleksi dan kemudian dianulir, Kedepan harus ada rencana dan pemikiran yang matang,” tegasnya.

Terkait permintaan aliansi untuk mengaudit anggaran, Palo mengaku itu bukan kewenangan DPRD tapi kewenangan BPK. “Tapi DPRD mempunyai hak meminta dilakukan audit tapi ada proses tahapan dan mekanismenya,” tukasnya. (chy)

Komentar

Berita Lainnya